SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Menjelang pembukaan, berbagai persiapan terus dimatangkan mulai dari rekrutmen peserta didik, penyelesaian pembangunan asrama, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga kebutuhan tenaga pendidik.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang digelar di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Rapat diikuti dinas sosial kabupaten/kota lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta para kepala sekolah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai target sehingga proses belajar mengajar dapat dimulai pada akhir Juli.
“Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” tutur Sumarno usai memimpin rapat.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rekrutmen peserta didik, terutama pada jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD) yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi target. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar di tingkat SD menjadi satu rombongan belajar, sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki jumlah peminat lebih tinggi.
Selain itu, penyelesaian pembangunan asrama menjadi perhatian utama. Sebab, konsep Sekolah Rakyat permanen mengharuskan seluruh peserta didik tinggal di asrama agar pembinaan karakter, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari dapat berlangsung secara terpadu.
“Kami kejar bersama teman-teman dari pekerjaan umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” katanya.
Sumarno juga meminta pemerintah kabupaten dan kota proaktif berkoordinasi apabila masih ditemukan kekurangan fasilitas dasar, seperti ketersediaan air bersih. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sementara melalui penyediaan tangki air maupun solusi lain sesuai kondisi di lapangan.
Di samping percepatan pembangunan, pemerintah daerah diminta melakukan asesmen terhadap seluruh bangunan yang masih dalam proses penyelesaian. Aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan menjadi prioritas sebelum sekolah mulai dihuni para siswa.
“Kami meminta kabupaten/kota melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana yang masih dibangun. Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Sumarno menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, fasilitas yang diberikan justru harus memiliki kualitas terbaik agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan masa depan para peserta didik.
“Jangan sampai ala kadarnya, tapi benar-benar harus kita perhatikan. Harusnya lebih baik daripada anak-anak yang mampu, karena ini memang menjadi pekerjaan rumah kita untuk mengangkat derajat anak-anak kita menjadi lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan pembangunan asrama Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo memang masih berlangsung. Namun pihaknya optimistis operasional sekolah tetap dapat dimulai sesuai jadwal.
“Dari sisi kesiapan asrama memang belum selesai, tetapi kami terus mendorong agar tetap sesuai jadwal. Targetnya tetap mulai beroperasi pada 31 Juli,” katanya.
Ia menjelaskan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan 188 peserta didik yang akan mengikuti tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Para siswa tersebut nantinya akan menempati kompleks Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyampaikan bahwa saat ini Jawa Tengah memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Dari 10 sekolah permanen tersebut, tujuh sekolah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kegiatan matrikulasi. Sementara tiga sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
Untuk mendukung operasional tujuh sekolah yang telah berjalan, dibutuhkan sebanyak 182 guru yang terdiri atas 53 guru Sekolah Rakyat Dasar, 66 guru Sekolah Rakyat Menengah Pertama, dan 63 guru Sekolah Rakyat Menengah Atas.
Sedangkan tiga Sekolah Rakyat permanen yang masih dalam tahap pembangunan masih membutuhkan tambahan 114 guru, terdiri dari 27 guru SRD, 36 guru SRMP, dan 51 guru SRMA. Pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan tenaga pendidik tersebut dapat terpenuhi sebelum 31 Juli 2026 sehingga seluruh Sekolah Rakyat di Jawa Tengah dapat beroperasi optimal pada tahun ajaran 2026/2027.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian terkait, berbagai kendala yang masih dihadapi diharapkan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan gratis, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
