JAKARTA, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kunci utama pelayanan publik adalah kesetaraan dan kepuasan masyarakat.
Menurut Gubernur, pelayanan yang ideal hanya dapat terwujud apabila tidak ada jarak antara aparatur sebagai pelayan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang digelar Kementerian PAN-RB di The Tribrata Hotel Darmawangsa, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PAN-RB serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Syaratnya melayani adalah antara subjek dan objek harus setara. Siapapun yang melayani masyarakat tidak boleh merasa sebagai ndoro atau tuan. Mau gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat lainnya, semua harus setara dalam memberikan pelayanan,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan, modernisasi pelayanan melalui teknologi dan aplikasi memang penting, namun tidak akan berarti tanpa didukung sumber daya manusia yang berorientasi melayani. Menurutnya, sikap, pemahaman, dan empati aparatur tetap menjadi fondasi utama pelayanan publik.
“Sebaik apapun fitur pelayanan yang kita miliki, kalau subjeknya tidak baik atau tidak mengerti, ya tidak berarti,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan ke dalam satu platform terpadu bernama Ngopeni Nglakoni. Langkah ini bertujuan menyederhanakan akses layanan sekaligus meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng untuk merespons setiap aduan masyarakat maksimal dalam waktu 1×24 jam. Ia juga menggagas Rumah Rakyat di Kantor Gubernur serta Bakorwil eks karesidenan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, dan mencari solusi bersama.
“Kurang lebih 38 juta masyarakat Jawa Tengah tentu memiliki beragam persoalan. Maka kita persempit pada kebutuhan dasar mereka agar pelayanan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi juga menyinggung upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), misalnya, tidak hanya menyasar pembangunan fisik rumah, tetapi juga melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial. Sinergisitas untuk menangani persoalan stunting, pengangguran, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
“Pendekatan inilah yang membuat angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dan sekitar 3,3 juta masyarakat miskin berhasil dientaskan,” ungkapnya.
Contoh lainnya adalah Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang menghadirkan layanan dokter spesialis langsung ke desa-desa. Program ini diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan sosial.
“Semua OPD terkait terlibat. Kita ingin masyarakat datang, mendapatkan layanan kesehatan, dan sekaligus terbantu secara ekonomi,” katanya.
Dengan pendekatan yang menekankan kesetaraan, respons cepat, serta kolaborasi lintas sektor, Ahmad Luthfi berharap praktik pelayanan publik di Jawa Tengah dapat menjadi model dan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
