SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penanganan dampak musim kemarau dengan menyalurkan 6,8 juta liter air bersih kepada masyarakat di 25 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan. Hingga 24 Juli 2026, bantuan tersebut telah menjangkau 61.139 kepala keluarga (KK) atau sekitar 184.643 jiwa sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan wilayah terdampak kemarau saat ini mencakup 83 kecamatan dan 148 desa. Selain itu, sebanyak 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
“Total yang sudah diperbantukan atau terdistribusi sampai 24 Juli 2026 adalah 6,8 juta liter air bersih,” jelas Bergas saat menyampaikan laporan perkembangan penanganan kekeringan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
Menurut Bergas, dari total distribusi tersebut sebanyak 4.853.800 liter berasal dari dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Palang Merah Indonesia (PMI), TNI-Polri, hingga sejumlah instansi lainnya.
Ia menyebut Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi tiga daerah dengan volume distribusi air bersih terbesar selama penanganan musim kemarau tahun ini.
Meski distribusi air bersih terus dilakukan, Bergas memastikan ketersediaan stok air masih dalam kondisi aman. Dari total cadangan sekitar 44,9 juta liter yang disiapkan melalui APBD kabupaten/kota, sekitar 40 juta liter masih tersedia sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila dampak kekeringan semakin meluas.
“Yang perlu diperhatikan adalah ritme distribusinya. Dari sisi ketersediaan air maupun anggaran masih mencukupi,” jelasnya.
Selain persoalan kekeringan, BPBD juga mengingatkan meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau. Berdasarkan data periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026, tercatat sebanyak 275 kejadian kebakaran, terdiri atas 56 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran gedung dan rumah.
Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai sekitar Rp607 juta. Sementara kerugian akibat kebakaran gedung dan rumah mencapai sekitar Rp27 miliar. BPBD mencatat lahan tebu menjadi kawasan yang paling banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang musim kemarau tahun ini.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau telah dipersiapkan sejak awal. Ia meminta seluruh kepala daerah melakukan mitigasi secara maksimal, memetakan wilayah rawan kekeringan, serta memastikan distribusi air bersih dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi,” tegas Ahmad Luthfi.
Selain memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memprioritaskan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga target peningkatan produksi padi Jawa Tengah pada 2026 agar tidak terganggu akibat musim kemarau.
Luthfi mengungkapkan bahwa usulan bantuan pompa air yang diajukan kepada Menteri Pertanian telah mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan diminta segera menindaklanjuti proses penyaluran agar bantuan pompa dapat segera dimanfaatkan petani di wilayah yang membutuhkan.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal ditindaklanjuti agar segera dikirim,” pungkasnya.
