JAKARTA, MettaNEWS – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah niatan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkapnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Di Tengah Wacana Hak Menyatakan Pendapat DPR
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap kedudukannya sebagai Wakil Presiden menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam polemik ini, putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Gibran Pernah Beri Tanggapan soal Pendidikan
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan terkait polemik ijazah dan riwayat pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Hingga kini, dinamika politik dan proses hukum terkait dokumen pendidikan tersebut menjadi sorotan publik. Pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri Gibran pun menambah perkembangan baru dalam polemik yang turut menjadi perhatian parlemen dan pemerintahan.
