SOLO, MettaNEWS – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menanggapi polemik isu ijazah dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut terdapat operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik seseorang. Ia menyebut dirinya maupun Gibran bisa menjadi sasaran operasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara isu ijazah yang kembali mencuat dengan polemik pemakzulan Gibran.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa saja,” tutur Jokowi.
Saat ditanya apakah isu tersebut berpotensi membuat persoalan lain yang lebih genting tertutupi, Jokowi mengatakan kemungkinan itu bisa saja terjadi.
“Ya bisa saja seperti itu, bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-down grade reputasi politik seseorang,” katanya.
Ketika ditanya apakah operasi politik yang dimaksud menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab, “Ya dua-duanya bisa.”
Hak Angket Dinilai Hak Konstitusional DPR
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menanggapi adanya Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mempertimbangkan usulan hak angket dalam polemik pemakzulan.
Menurut Jokowi, penggunaan hak angket merupakan bagian dari hak konstitusional yang dimiliki fraksi-fraksi di DPR.
“Itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR itu hak konstitusional yang di politik. Dan sudah diatur oleh konstitusi kita,” ujarnya.
Hak angket merupakan salah satu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Jokowi Tak Mau Campuri Urusan Internal Partai
Jokowi juga dimintai tanggapan mengenai dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan sikap sejumlah partai politik, termasuk PKB dan Golkar, yang dinilai memberikan sinyal dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kontestasi mendatang.
Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai arah dukungan politik maupun strategi pencalonan merupakan kewenangan masing-masing partai.
“Itu hak internal partai masing-masing yang harus juga kita hormati. Karena itu adalah hak konstitusional setiap partai. Dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai,” tegasnya.
Pernyataan Jokowi tersebut menempatkan isu ijazah, wacana pemakzulan Gibran, dan dinamika dukungan politik menuju Pilpres 2029 dalam sorotan yang sama. Meski demikian, dugaan mengenai operasi politik yang disampaikan Jokowi merupakan pandangannya terhadap polemik tersebut dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya keterkaitan antara isu-isu itu.
