SEMARANG, MettaNEWS – Sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah mengantongi sertifikat halal sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses sertifikasi halal melalui kolaborasi lintas daerah, pendampingan pelaku usaha, serta pengembangan ekonomi halal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata ramah muslim.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan, dari total 2,5 juta lebih produk yang telah tersertifikasi halal, jumlah sertifikat yang diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.
“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” ungkap Ika saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2020, jumlah sertifikat yang diterbitkan tercatat sebanyak 667 sertifikat. Angka tersebut meningkat menjadi 214.207 sertifikat selama 2026.
Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal khusus pada 2026 mencapai 831.481 produk.
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemprov Jateng memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu langkahnya melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.
Dalam komitmen tersebut, ditetapkan target capaian produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pelayanan sertifikasi dengan menghadirkan gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.
Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga harus didukung program dan alokasi anggaran di tingkat kabupaten/kota.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.
Taj Yasin menegaskan, kebutuhan anggaran pendampingan sertifikasi halal tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, jumlah pelaku usaha yang perlu mendapatkan fasilitasi cukup besar sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga tengah merumuskan strategi untuk mengintegrasikan pengembangan ekosistem halal dengan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelasnya.
Melalui penguatan kolaborasi, perluasan layanan, dan pendampingan UMKM, Pemprov Jateng berharap semakin banyak produk lokal yang memperoleh sertifikasi halal.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha di Jawa Tengah.
