SOLO, MettaNEWS — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Solo mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Ketua PCNU Kota Solo, HM Mashuri, menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehingga pelakunya harus dijatuhi hukuman berat agar menimbulkan efek jera.
Mashuri mengungkapkan berbagai upaya pencegahan korupsi selama ini telah dilakukan secara masif. Namun, praktik korupsi masih terus terjadi karena hukuman yang dijatuhkan dinilai belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku.
“Korupsi itu lebih berbahaya karena menyengsarakan banyak rakyat dan masyarakat. Harus ada hukuman yang tegas bagi koruptor. Kalau hukumannya masih bisa dikompromikan, mereka akan semakin berani melakukan korupsi ketika ada kesempatan,” tegasnya.
Ia mengatakan, selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap integritas aparatur negara. Bahkan, Mashuri mengusulkan agar rekam jejak keluarga pelaku korupsi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses seleksi aparatur di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera.
Mashuri juga meminta agar identitas pelaku korupsi tidak lagi disamarkan kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi akan menumbuhkan rasa malu bagi pelaku sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat.
“Kalau ada koruptor, sebut saja namanya secara terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Biar ada rasa malu karena yang dirugikan adalah rakyat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mashuri menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, latar belakang, maupun kelompok tertentu. Ia meminta aparat penegak hukum tidak menerapkan penegakan hukum secara tebang pilih.
“Jangan tebang pilih. Siapa pun yang melakukan penyimpangan secara pidana harus ditindak tegas. Besar ataupun kecil, semua harus diproses sesuai hukum agar ada efek jera,” tegasnya lagi
Ia juga berharap aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan, dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pihak mana pun.
“Yang penting penegakan hukum dilakukan secara objektif, tidak karena pesanan atau kepentingan kelompok tertentu. Semua yang terbukti melakukan korupsi harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Mashuri menyampaikan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi hak masyarakat yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak.
“Kasihan masyarakat. Mereka membayar pajak dan berharap uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.
