SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Solo Respati Ardi menyambut positif respons Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap usulan moratorium pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program unggulan pemerintah pusat itu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Respati Ardi mengungkapkan bahwa usulan moratorium MBG yang disampaikan Pemerintah Kota Surakarta merupakan aspirasi masyarakat Solo yang telah diperjuangkan sejak awal tahun 2026. Ia bersyukur karena masukan tersebut akhirnya mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional.
“Saya sangat bersyukur, aspirasi dari warga yang kita perjuangkan memperoleh respons. Bulan Februari yang lalu kami sudah bersurat terkait moratorium yang ada di Solo agar lebih tepat sasaran, lebih bermanfaat bagi calon penerima nantinya. Dan yang saya sampaikan ini aspirasi saya atas nama warga Solo. Saya mengucapkan terima kasih sudah didengar terkait moratorium ini,” papar Respati, Rabu (10/6/2026).
Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kota Solo mencapai sekitar 70 unit. Pemkot Solo mengusulkan agar jumlah tersebut dibatasi maksimal sekitar 81 unit dengan target penerima manfaat mencapai 160 ribu orang.
“Jadi saat ini sudah beroperasi itu sekitar 70. Kalau surat kami, kami berharap itu maksimal di 80 sekian, dengan target penerima 160 ribu,” katanya.
Selain mendorong penataan jumlah SPPG, Pemkot Solo juga melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surakarta dalam proses monitoring dan evaluasi program.
Respati memberikan apresiasi kepada TP PKK Kota Surakarta yang dipimpin Venessa Winastesia atas komitmen mereka dalam memastikan kualitas layanan MBG. Menurutnya, keterlibatan PKK menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah, kami telah menugaskan TP PKK Kota Surakarta untuk ikut melakukan pemantauan, termasuk istri saya sebagai Ketua TP PKK. Saya juga terus memantau langsung. Menurut saya, ibu-ibu PKK memiliki perhatian dan kepedulian yang besar terhadap warga. Fokus kami adalah penerima manfaat, agar mereka benar-benar dapat merasakan manfaat program MBG dengan baik,” jelasnya.
Bahkan, upaya monitoring yang dilakukan TP PKK Kota Surakarta mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadikan TP PKK Kota Surakarta sebagai role model pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah.
Respati menegaskan, pengawasan terhadap program MBG dilakukan secara rutin setiap hari melalui inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kondisi riil di lapangan sekaligus memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Monitoring ini terus dilakukan setiap hari. Masukan dari PKK ini kita tindak lanjuti dan kita langsung sampaikan kepada Korwil dan BGN. Monitoring ini kita lakukan dalam bentuk sidak, jadi kami tidak menginformasikan terlebih dahulu agar kita mengetahui data langsung karena ini melindungi warga saya,” tegasnya.
Ke depan, Respati berharap adanya perbaikan tata kelola program MBG, terutama setelah adanya pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian, kebersihan, kesehatan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Saya sangat berharap ke depan program MBG lebih tepat sasaran dan manajemen lebih tertata. Dan jangan sampai mengurangi dari prinsip kehati-hatian, kebersihan, dan kesehatan. Niat baik ini harus kita kawal dan harus tepat sasaran,” pungkasnya.
