SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar dan komitmen operasional yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Respati menyusul masih adanya sejumlah SPPG di Kota Solo yang sempat kena suspend karena belum memenuhi persyaratan operasional, khususnya terkait perizinan dan standar higienitas.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kota Surakarta, terdapat delapan SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya. Pemkot meminta para pengelola segera melakukan perbaikan agar dapat kembali melayani program MBG secara optimal.
“Kemarin dari Satgas sudah menyampaikan ada delapan yang disuspend. Kami minta untuk memenuhi izin-izinnya, terutama terkait lingkungan dan higienitas dapur. Ketika sudah berjalan dengan baik, nanti akan kami buka kembali,” tandas Respati saat ditemui di kantornya, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini empat SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Sementara empat SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan dan penyempurnaan standar operasional sebelum diizinkan kembali beroperasi.
“Hari ini sudah ada empat yang beroperasi dan empat lainnya sedang berproses. Kami menyerahkan komitmen kepada SPPG agar pelayanan bisa berjalan semakin baik ke depannya,” katanya.
Respati mengakui bahwa penghentian sementara operasional sejumlah SPPG memberikan dampak terhadap sekolah-sekolah yang menunggu pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pemenuhan persyaratan tanpa mengabaikan aspek kualitas dan keamanan pangan.
“Karena ini sudah dinanti-nanti masyarakat dan sekolah-sekolah, saya harapkan ada percepatan untuk pemenuhan komitmen. Tapi yang utama adalah higienitas dulu, izin lingkungan dulu dibenahi, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa betul-betul dirasakan,” jelasnya.
Terkait adanya kendala pendanaan yang dialami beberapa SPPG, Respati menegaskan bahwa aspek pembiayaan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) karena program MBG tidak menggunakan anggaran dari APBD Kota Surakarta.
“Kalau itu urusannya BGN, karena ini bukan dari APBD. Pendanaan kami serahkan ke BGN. Alhamdulillah, hari ini saya intens berkomunikasi dengan Bu Nanik, Kepala Badan Gizi Nasional. Saya banyak meng-update perkembangan MBG di Kota Solo dan juga memberikan masukan kepada beliau,” paparnya.
Respati berharap komunikasi antara Pemerintah Kota Surakarta dan Badan Gizi Nasional dapat semakin intensif sehingga berbagai kendala pelaksanaan program dapat segera diatasi.
“Saya pikir akan lebih baik. Dengan adanya pergantian, semoga saya bisa lebih intens berkomunikasi untuk mengawal MBG di Solo agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Respati menekankan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Solo saat ini terus mengalami perbaikan dengan tetap mengutamakan kelompok yang membutuhkan berdasarkan data yang telah dimiliki pemerintah.
“Tentu sudah ada perubahan. Program ini memang diberikan terlebih dahulu kepada yang membutuhkan, dan kami sudah memiliki datanya. Ada beberapa sekolah yang berdasarkan kesepakatan tidak menerima, ada juga sekolah yang menerima. Hal itu akan kami sepakati. Jadi, melalui Disdik, penerima manfaat akan kami bagi,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Surakarta optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin baik dengan dukungan seluruh pihak. Melalui penguatan standar pelayanan, perbaikan tata kelola, dan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik di Kota Solo.
