SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi daerah melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Menurut Luthfi, di tengah ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas, BPD tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan. Perbankan daerah harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
“Keberadaan BPD harus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah saat ini memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Karena itu, akses terhadap pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan usaha masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Selain memperkuat sektor UMKM, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, BUMD harus lebih aktif dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi pasokan dan harga.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang sering mengalami gejolak pasokan dan harga,” kata Luthfi.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah dan cabai yang membutuhkan intervensi lebih kuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Luthfi menegaskan, penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, hingga sektor perbankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara terukur.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di Jawa Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof Mas’ud, mengatakan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam sistem perbankan nasional. Saat ini total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
Menurutnya, kekuatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah menurunnya dukungan fiskal pemerintah pusat.
“Kontributif menjadi kata kunci. BPD harus terus memperkuat diri agar semakin resilien, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.
Senada dengan itu, Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menilai penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, inovasi layanan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar BPD tetap relevan sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah.
Musyawarah Nasional FKDK BPDSI di Semarang menjadi momentum konsolidasi bagi BPD se-Indonesia untuk memperkuat daya tahan dan daya saing industri perbankan daerah. Melalui forum tersebut, BPD diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
