SOLO, MettaNEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengumpulkan enam pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Kota Solo, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional di daerah sekaligus memastikan berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal hingga tingkat kabupaten dan kota.
Sebanyak 239 peserta mengikuti forum yang berlangsung di Lorin Solo Hotel ini. Terdiri atas perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Hadir pula unsur Komisi II DPR RI, akademisi bidang pemerintahan, serta perangkat daerah terkait.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan program direktif presiden mencakup berbagai isu mendasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Merah Putih.
Menurut Yusharto, implementasi program nasional tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh daerah karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan kapasitas berbeda.
“Pelaksanaan program nasional di daerah tidak bisa berlangsung seragam. Setiap daerah memiliki tantangan dan kapasitas yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang adaptif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan kebijakan nasional, mulai dari koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, hingga efektivitas komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap pelaksanaan program prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah pusat sangat bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai narasinya hanya narasi subjektivitas pusat, tetapi tidak terjadi konvergensi dengan kebutuhan yang ada di daerah,” tegasnya.
Aria Bima menjelaskan, Kemendagri saat ini melakukan monitoring di sejumlah wilayah untuk melihat langsung perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Pelaksanaan program, lanjutnya, harus mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah sehingga dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan capaian sejumlah program prioritas nasional di wilayahnya. Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jawa Tengah disebut telah mencapai target penerima manfaat.
“Kita sudah mencapai target. Sasaran kita hampir 9 juta masyarakat sudah mendapatkan manfaat program tersebut,” kata Luthfi.
Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga telah terbentuk di seluruh desa di Jawa Tengah. Dari total 8.523 desa, sekitar 73 persen koperasi telah beroperasi.
“Hari ini KDMP kita sudah mendekati hampir 73 persen. Orientasinya bagaimana koperasi menjadi soko guru ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” tukasnya.
Untuk sektor pendidikan, Jawa Tengah telah menyiapkan 12 titik Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem. Selain itu, terdapat pula Sekolah Garuda yang dijalankan melalui SMA Taruna Nusantara dan SMA Pradita Dirgantara.
“Ini merupakan upaya mengangkat kualitas masyarakat melalui pendidikan sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
