Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun, Gubernur Luthfi Borong Penghargaan Pendidikan Nasional

oleh
oleh

JAKARTA, MettaNEWS – Gubernur Ahmad Luthfi menerima sederet penghargaan bidang pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin malam (25/5/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sepanjang 2025.

Dalam kesempatan itu, Jawa Tengah meraih penghargaan kategori Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun. Selain itu, Pemprov Jateng juga dinilai berhasil membangun kolaborasi dengan sekolah swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Tak hanya itu, Jawa Tengah juga menyabet predikat Terbaik 1 nasional kategori Praktik Baik Pemanfaatan Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) untuk pembelajaran. Sementara pada kategori Praktik Baik Dukungan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026, Pemprov Jateng meraih posisi terbaik kedua tingkat nasional.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Jawa Tengah.

“Pendidikan adalah syarat mutlak untuk meningkatkan SDM ke depannya. Kami siapkan pendidikan 13 tahun, mulai dari SD, SMP dan SMA ditambah PAUD,” kata Luthfi.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Selain penghargaan untuk pemerintah daerah, sejumlah siswa dan tenaga pendidik asal Jawa Tengah juga meraih prestasi tingkat nasional secara individu.

Penghargaan kategori Talenta Muda Inovasi Digital diraih siswa kelas V SD Al Kautsar Temanggung, yakni Anantacetta Reugra Abiraya.

Sementara penghargaan Guru Pendamping Berdedikasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah 2025 terbaik kedua diraih Rakhmi Oktarini dari SMAN 1 Bontsari.

Luthfi menambahkan, Pemprov Jateng terus berupaya mengubah paradigma masyarakat yang menganggap lulusan SMP cukup untuk langsung bekerja.

Di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, pemerintah hadir dengan program beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin. Pemprov Jateng menyediakan lebih dari 5.000 kursi di sekolah swasta yang berada dekat dengan tempat tinggal warga kurang mampu.

“Mereka bisa sekolah gratis. Dapat seragam gratis juga,” tegasnya.