SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun 2026 dengan menyoroti percepatan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, tanpa mengubah kerangka perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). Rapat ini sekaligus menjadi forum evaluasi pelaksanaan program selama tiga bulan pertama tahun berjalan.
“Evaluasi kita fokus pada efisiensi dan dampak global. Program-program yang langsung dirasakan masyarakat harus kita percepat,” tutur Luthfi.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah infrastruktur jalan. Luthfi mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 94,4 persen pada akhir 2025 menjadi 84 persen pada triwulan I 2026.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera mengambil langkah percepatan, termasuk membuka peluang penambahan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Kita petakan daerah yang perlu dimantapkan kembali. Kalau perlu, kita tambah anggaran agar bisa kembali ke 94 persen,” tegas Gubernur Luthfi.
Selain infrastruktur, Luthfi juga mendorong penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, dan BLUD. Ia menekankan pentingnya peran kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjaga transparansi kinerja pemerintah kepada publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dan kebijakan efisiensi anggaran menuntut OPD lebih kreatif dalam merancang program, sekaligus meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 5,549 triliun atau 23,99 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 4,669 triliun atau 19,77 persen.
Kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren positif dengan capaian 18,86 persen atau Rp 823,820 miliar, melampaui target awal sebesar 15,75 persen. Namun demikian, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat belum terealisasi hingga akhir Maret dan baru diterima pada April 2026.
“DBH memang terlambat, baru kami terima April,” kata Sumarno.
Ia juga menambahkan, realisasi keuangan pada triwulan I masih mengalami deviasi, meskipun secara fisik program tetap berjalan sesuai rencana. Komposisi belanja daerah masih didominasi belanja pegawai serta barang dan jasa, disusul hibah, bantuan sosial, dan subsidi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan terus mengawal percepatan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, guna menjaga capaian target pembangunan sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
