SOLO, MettaNEWS— Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surakarta memiliki potensi besar menjadi percontohan nasional dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta berbasis kinerja.
Hal tersebut disampaikan Aria Bima saat inspeksi mendadak (sidak) dan menerima paparan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surakarta terkait kesiapan menghadapi reformasi birokrasi serta digitalisasi kepegawaian nasional periode 2025–2026.
Aria Bima menjelaskan, Surakarta menunjukkan keunggulan dalam implementasi merit system, terutama dalam pemetaan talenta ASN. Bahkan, kota ini dinilai lebih progresif karena telah menerapkan sistem pelaporan kinerja harian dan mingguan ASN, melampaui standar nasional yang masih berbasis pelaporan bulanan.
“Pelaporan harian ini justru mampu mendorong produktivitas ASN. Mereka lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugas karena ada pemantauan yang lebih intens,” ujar Aria Bima.
Ia menambahkan, sistem pelaporan kinerja harian ASN pernah diterapkan di Pemkot Solo, meski saat ini tak lagi diterapkan karena sudah berganti sistem pelaporan baru dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yaitu bulanan.
Pihaknya akan membahas sistem pelaporan kinerja ASN dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR bersama kementerian.
“Nanti kita lihat lagi dan akan kita sampaikan mana yang pas sistem produktivitas kerjanya. ASN Solo sudah pernah dengan basis pelaporan harian dan itu bagus” ungkap dia.
Dalam kesempatan yang sama, isu penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga non-ASN turut menjadi perhatian. Aria mengungkapkan bahwa komposisi belanja aparatur di Surakarta mencapai sekitar 36 persen, melebihi batas ideal 30 persen sebagaimana diatur pemerintah pusat.
“Masih ada perbedaan interpretasi, apakah 30 persen itu dihitung dari transfer daerah atau dari total APBD. Ini akan kami perjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI pada prinsipnya mendorong agar anggaran daerah lebih difokuskan pada belanja publik. Namun demikian, kondisi riil di banyak daerah menunjukkan belanja aparatur masih di atas angka ideal, terutama di daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari upaya DPR dalam menyerap aspirasi daerah terkait rencana revisi Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Dukcapil). Surakarta dinilai memiliki keunggulan dalam literasi digital dibandingkan sejumlah daerah lain, meski tetap tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur nasional.
“Setiap daerah memiliki kondisi SDM dan infrastruktur yang berbeda. Tapi apa yang dilakukan Surakarta bisa menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan ke depan,”tegasnya.
