SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan puluhan ruas jalan dan sejumlah jembatan pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, sejumlah ruas jalan strategis akan ditingkatkan pada 2026. Ruas tersebut meliputi Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjen Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong, Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Jalur Penyelamat Kalijambe, serta Batas Kota Salatiga-Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.
Selain peningkatan jalan, Pemprov Jateng juga akan melakukan rehabilitasi pada sejumlah ruas lain, di antaranya Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo/Biting-Perbatasan Jawa Timur, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Paningkaban, serta Bandungsari-Salem.
Pada sektor jembatan, pemerintah provinsi menjadwalkan penggantian Jembatan Dengkeng di Kabupaten Klaten pada ruas Karangwuni-Batas DIY. Selain itu, rehabilitasi juga akan dilakukan pada Jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi, Jembatan Jurang Gowang di ruas Kutoarjo-Bruno Kabupaten Purworejo, Jembatan Kalidawe di ruas Parakan-Patean, serta Jembatan Krompeng di ruas Kajen-Batang.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemprov Jateng juga akan melaksanakan pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas jalan. Sementara pemeliharaan jembatan akan mencakup total panjang 26.445,77 meter di berbagai wilayah.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan salah satu proyek yang menjadi perhatian pada 2026 adalah perbaikan ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap pelelangan dengan nilai anggaran mencapai Rp5,276 miliar.
Menurut Henggar, anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani kerusakan berat jalan di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah provinsi telah lebih dulu melakukan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer. Perbaikan yang mencakup wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan tersebut menelan anggaran sebesar Rp19,92 miliar.
Selain menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga mengusulkan sejumlah penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Menurutnya, laporan yang berkembang di media sosial harus menjadi bahan evaluasi dan dasar percepatan penanganan jalan rusak di berbagai daerah.
“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya. Harus dikerjakan secara profesional, jangan asal-asalan,” tegas Luthfi.
Ia menekankan bahwa ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas utama. Selain itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta aktif mengawal usulan bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI.
Luthfi juga mengapresiasi berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, baik di bidang infrastruktur maupun sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.
