SEMARANG, MettaNEWS – Provinsi Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang pendidikan dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan di sekolah.
Melalui Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan pada Jumat (5/6/2026), sekitar 6,38 juta siswa dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB akan mendapatkan pembelajaran tentang koperasi.
Peluncuran program yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta perwakilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai koperasi kepada generasi muda sejak dini. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperkuat sebagai pilar perekonomian nasional.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, penerapan pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.
“Program ini tidak mengubah dan tidak menambah mata pelajaran di sekolah. Materi koperasi disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,” katanya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun modul pembelajaran dan memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, serta guru di seluruh daerah.
“Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Modulnya sudah ada, para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga sudah diberi pembekalan. Tinggal pelaksanaannya,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa SD/MI akan diperkenalkan pada nilai dasar koperasi dan semangat gotong royong. Di tingkat SMP/MTs, pembelajaran mencakup organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi.
Sementara siswa SMA/SMK/MA akan mulai dikenalkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun penerapan di SLB akan menyesuaikan karakteristik peserta didik.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai telah membuka babak baru dalam pendidikan perkoperasian nasional.
“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” ujarnya.
Menurut Ferry, pendidikan koperasi menjadi sarana penting untuk menghidupkan kembali pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila dan nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
“Jawa Tengah adalah provinsi pertama yang membuat insersi kurikulum tentang perkoperasian. Kami berharap provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama,” katanya.
Ia menambahkan, koperasi tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai badan usaha berbasis gotong royong dan kekeluargaan yang mampu menciptakan peluang kerja bagi generasi muda.
Apresiasi juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin. Ia menilai pendidikan koperasi tidak hanya mengajarkan aspek ekonomi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
“Pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, pendidikan koperasi sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang mengedepankan semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian.
“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata Nasaruddin.
