SEMARANG, MettaNEWS – Beragam persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun disampaikan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
Mulai dari konflik tambang, sengketa agraria, persoalan buruh, hingga nasib petani tebu menjadi aspirasi utama yang diminta segera mendapat penyelesaian.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta unsur buruh. Mereka memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan solusi meski telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan sebagian besar persoalan yang disampaikan merupakan warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” ungkap Joko.
Ia menyoroti konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Selain itu, aktivitas pertambangan yang terus berkembang, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai telah memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Selain isu pertambangan, peserta audiensi juga mengangkat berbagai persoalan lain seperti konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dari Kabupaten Blora, masyarakat menyampaikan keluhan terkait berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM). Kondisi tersebut membuat petani tebu harus mengirim hasil panennya ke luar daerah sehingga biaya distribusi meningkat dan pendapatan petani berkurang.
Sementara itu, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran hak pekerja, mulai dari pembayaran upah yang dinilai belum sesuai ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja di sejumlah perusahaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan warga menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan langkah penyelesaian.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, seluruh persoalan akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Khusus mengenai persoalan petani tebu di Blora, Ahmad Luthfi mengungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi terkait berhentinya operasional PG GMM.
“Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Luthfi memastikan jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan dan ditargetkan dapat segera dituntaskan.
Mengakhiri audiensi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan hasil pertemuan semata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menindaklanjuti setiap persoalan secara bertahap agar menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.
