SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai mematangkan pembaruan Nota Kesepakatan (MoU) terkait pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai pusat ibadah umat Hindu dan Buddha dunia sekaligus motor penggerak pariwisata berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, menilai pembaruan MoU menjadi langkah mendesak seiring berakhirnya masa kesepakatan periode 2021–2026.
“Kesepakatan baru diharapkan lebih implementatif serta memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah di kawasan candi,” tuturnya.
Pertemuan pembahasan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (28/4/2026), bersama Tim Koordinasi Kemenko Perekonomian. Dalam forum tersebut, Taj Yasin menekankan pentingnya pengembangan yang tidak hanya terfokus pada zona utama.
Ia mendorong integrasi sejumlah candi lain di Jawa Tengah, seperti kawasan Tawangmangu di Karanganyar dan wilayah Wonosobo, ke dalam satu paket promosi wisata nasional hingga internasional. Langkah ini dinilai mampu memperkuat narasi pariwisata Jawa Tengah di tingkat global.
Peluang pengembangan tersebut turut didukung dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani untuk rute internasional. Ketersediaan penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia diharapkan mempermudah akses wisatawan religi menuju destinasi utama di Jawa Tengah.
“Potensi pasar Thailand juga menjadi perhatian. Tren perjalanan spiritual generasi muda Thailand ke Candi Borobudur dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung ke Jawa Tengah,” tandasnya.
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat sektor pariwisata.
“Jawa Tengah telah berhasil menempatkan diri sebagai salah satu destinasi utama di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.
Pemerintah pusat saat ini memfokuskan penyempurnaan MoU agar aktivitas keagamaan dapat berjalan selaras dengan pelestarian cagar budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pasar wisata religi dan ziarah Hindu-Buddha secara global dinilai sangat besar. Penyempurnaan tata kelola kawasan diharapkan mampu memastikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Tengah, sekaligus menjaga kelestarian situs bersejarah tersebut.
