SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan Taj Yasin saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut pria yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jawa Tengah itu, keberadaan ribuan dapur MBG harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.
“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” kata Taj Yasin.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Namun angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan. Kesepakatan itu akan mengatur agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari wilayah Jawa Tengah.
“Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegasnya.
Taj Yasin mencontohkan, jika terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, maupun bahan pangan lainnya sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu dari pemasok lokal di daerah tersebut.
Selain memperkuat perekonomian masyarakat, kebijakan itu diyakini dapat menekan biaya distribusi, memperpendek rantai pasok, serta membantu menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani dan peternak.
Ia juga menyoroti masih rendahnya harga jual telur di tingkat peternak. Saat ini, sejumlah peternak dilaporkan menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp26.000 per kilogram.
“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan menjadi bentuk komitmen bersama untuk mengoptimalkan penyerapan produk lokal dalam rantai pasok Program MBG.
Menurutnya, pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara berjenjang melalui Satgas MBG kabupaten/kota bersama BGN agar tujuan program dapat berjalan sesuai harapan.
Saat ini Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan program tersebut.
Melalui penguatan rantai pasok berbasis daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal yang berdampak langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha di daerah.
