SEMARANG, MettaNEWS — Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Jawa Tengah, tercatat sebanyak 37.054 usulan dengan nilai mencapai Rp37,8 triliun masuk ke dalam sistem perencanaan.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan mayoritas usulan didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur. Bantuan keuangan untuk pemerintah desa menjadi yang paling banyak diajukan, dengan jumlah lebih dari 23 ribu usulan.
Selain infrastruktur desa, kebutuhan pembiayaan juga mencakup hibah, pengembangan sarana dan prasarana kabupaten/kota, serta sektor pendidikan.
“Dari sisi anggaran, tekanan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarana-prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun,” terang Sumarno.
Lonjakan usulan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dalam menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah. Musrenbang diposisikan sebagai forum strategis untuk menyaring prioritas yang realistis sekaligus berdampak luas bagi masyarakat.
Mengacu pada RPJMD 2025–2029, terdapat delapan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan. Di antaranya penguatan ekonomi berdaya saing, penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, hingga isu lingkungan dan kebencanaan.
“Arah pembangunan difokuskan pada transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi sosial, dengan indikator utama berupa penurunan kemiskinan, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Tema pembangunan 2027 juga menempatkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan baru. Strategi ini mencerminkan upaya diversifikasi ekonomi Jawa Tengah yang tidak lagi bertumpu pada sektor konvensional, melainkan mengarah pada penguatan ekosistem ekonomi lokal berbasis desa yang lebih inklusif.
Meski demikian, dokumen RKPD 2027 masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak guna memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar agenda rutin perencanaan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi dari DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa.
Ia menambahkan, sektor pariwisata dan ekonomi syariah tetap menjadi fokus utama pembangunan 2027. Pendekatan pariwisata ke depan tidak hanya terbatas pada destinasi, tetapi dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk integrasi dengan kawasan industri.
“Dari sisi target makro, Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah hingga 66,80 persen, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 hingga 7 persen pada 2027,” tuturnya.
Target tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas daerah, khususnya dengan 35 kabupaten/kota, agar seluruh usulan yang masuk dapat selaras dengan program prioritas provinsi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
