OTT Senyap KPK di Pemalang Bupati Anom Ditangkap, DPUPR hingga Rumah Kerabat Disegel

oleh
oleh
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro | MettaNEWS / Foto : Wikipedia

PEMALANG, MettaNEWS – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan penyidik KPK di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Kabar penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (29/7/2026).

“Benar,” kata Fitroh singkat.

Meski membenarkan adanya OTT tersebut, Fitroh belum mengungkap perkara yang menjerat Anom Widiyantoro. Ia juga belum merinci siapa saja pihak yang turut diamankan bersama Bupati Pemalang.

“Lebih detailnya ke jubir,” ujarnya.

Selain mengamankan Bupati Pemalang, penyidik KPK juga diketahui melakukan penyegelan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang.

Tak hanya itu, sebuah rumah yang berada di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, juga ikut disegel. Rumah tersebut diduga merupakan milik kerabat dekat Bupati Anom Widiyantoro.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut, termasuk barang bukti maupun jumlah pihak yang diamankan.

Anom Widiyantoro diketahui merupakan Bupati Pemalang hasil Pilkada Serentak 2024. Bersama wakilnya, Nurkholes, ia diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.

Pasangan tersebut resmi dilantik bersama kepala daerah hasil Pilkada lainnya pada 20 Februari 2025.

Penangkapan Anom menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi sepanjang tahun 2026. KPK terus mengintensifkan penindakan melalui operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah yang diduga terlibat praktik korupsi.

Berdasarkan data yang beredar, sepanjang tahun 2026 sejumlah kepala daerah telah diproses hukum KPK dengan berbagai dugaan tindak pidana korupsi, mulai dari suap, pemerasan hingga penerimaan gratifikasi.

Beberapa kepala daerah yang telah ditangani KPK antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Dengan bertambahnya kasus di Kabupaten Pemalang, KPK kembali menegaskan komitmennya untuk menindak dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Publik kini menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.