SEMARANG, MettaNEWS – Tepat satu tahun kepemimpinan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Provinsi Jawa Tengah pada 20 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada ujian berat berupa rentetan bencana hidrometeorologi.
Meski demikian, di tengah dinamika penanganan bencana, roda pembangunan tetap berjalan dengan capaian positif pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, berbagai bencana besar melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Mulai dari banjir bandang dan tanggul jebol di Kabupaten Demak, rob di Kecamatan Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet yang berdampak ke wilayah Banjarnegara dan Cilacap, hingga tanah gerak di Kabupaten Tegal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat melakukan penanganan secara simultan, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Di saat bersamaan, agenda pembangunan tetap digulirkan. Pemerintah provinsi menjalankan sejumlah program prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, penguatan iklim investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta intervensi penanggulangan kemiskinan.
Salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang diterapkan sebagai collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Dalam konsep ini, pemerintah provinsi menggandeng bupati dan wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra dari provinsi lain dan luar negeri.
“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, pendekatan kolaboratif menjadi keniscayaan karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja tim menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dari sisi makroekonomi, data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (year on year), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 juga menunjukkan tren positif dengan total nilai mencapai Rp 88,50 triliun. Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun.
Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.
Selain itu, gini ratio Jawa Tengah pada 2025 berada di angka 0,350 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif terkendali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp 50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32 persen. Meski demikian, tantangan masih tersisa, terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.
“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Kita semakin baik, maka perlu ditingkatkan lagi,” kata Taj Yasin.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional harus terus dijaga dan diarahkan pada program-program yang menyentuh masyarakat bawah.
“Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas agar kualitas hidup mereka meningkat,” paparnya.
Dampak kebijakan tersebut mulai dirasakan di tingkat masyarakat bawah. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Brebes dinyatakan lulus dari data kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial. Salah satunya adalah Setia Puji, pelaku usaha bakso keliling yang kini mampu mandiri secara ekonomi.
“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Akan tetapi motivasi saya adalah bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih baik,” tuturnya.
Upaya mendorong investasi dan memperkuat kolaborasi juga mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah menjadi salah satu magnet investasi karena kepemimpinan daerah yang membuka ruang kerja sama luas dengan berbagai pihak.
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat meraih sedikitnya 40 penghargaan dari berbagai lembaga. Namun bagi Ahmad Luthfi, penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan yang kami jalankan benar-benar berdampak, melayani masyarakat, menjaga integritas, menstabilkan ekonomi, dan membuka ruang investasi seluas-luasnya,” ujarnya.
Menurutnya, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni atau merawat secara berkelanjutan.
“Masih ada lubang yang harus kita tambal bersama. Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah yang tidak ada ujungnya,” pungkasnya.
