SOLO, MettaNEWS – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menerima kunjungan kerja masa reses Komisi VIII DPR RI di Bale Tawangarum, Jumat (20/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Mewakili Pemerintah Kota Surakarta, Astrid menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi VIII DPR RI. Ia menilai kunjungan ini strategis untuk memastikan komunikasi yang intensif, khususnya pada bidang keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, jaminan produk halal, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengelolaan zakat dan wakaf.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian, tantangan, dan aspirasi masyarakat Surakarta agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata,” tutur Astrid.
Dalam paparannya, Astrid menjelaskan visi pembangunan Kota Surakarta 2025–2029, yakni “Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Visi tersebut dijabarkan dalam delapan program prioritas daerah yang dikenal sebagai Asta Cita Surakarta. Program tersebut mencakup penguatan ketenagakerjaan dan UMKM, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, optimalisasi BUMD/BAD, pengembangan industri kreatif berbasis budaya dan pariwisata, penyediaan ruang publik inklusif, percepatan digitalisasi, hingga penguatan sistem logistik kota.
Di bidang keagamaan, Astrid menyebut Surakarta dikenal memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi dan telah meraih Harmony Award 2025. Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saat ini, sekitar 65 persen calon jamaah haji berasal dari kelompok lanjut usia atau berisiko tinggi, sementara jumlah petugas haji daerah masih terbatas. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas madrasah yang tersedia.
Astrid juga menyoroti kinerja Baznas Surakarta yang dinilai sebagai salah satu penghimpun zakat terbaik di Jawa Tengah dengan berbagai penghargaan nasional.
Upaya penguatan ekonomi umat terus dilakukan melalui digitalisasi layanan, sertifikasi tanah wakaf, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemkot Surakarta juga menghadirkan inovasi sosial berbasis rumah ibadah, salah satunya melalui program “Masjid Golek Garwo”.
Pada sektor sosial, jumlah penduduk miskin di Surakarta tercatat sekitar 506 ribu individu. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan optimalisasi fasilitas pemerintah.
Realisasi APBD bidang sosial mencapai 93,31 persen pada 2024 dan 84,39 persen pada 2025. Namun, tantangan masih muncul, terutama terkait validitas data kemiskinan serta kondisi sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemkot Surakarta terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, penanganan kekerasan seksual, pencegahan pernikahan usia anak, serta penguatan layanan Puspaga.
Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga, kasus kekerasan seksual, serta rendahnya literasi gender di sebagian masyarakat.
Dalam manajemen kebencanaan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat melalui BPBD Kota Surakarta. Meski relatif aman dari bencana besar, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi banjir di kawasan bantaran sungai serta dampak infrastruktur pendukung.
Astrid berharap kunjungan kerja masa reses ini semakin mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai tantangan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi ruang lingkup Komisi VIII DPR RI, dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
