SOLO, MettaNEWS – Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, menyayangkan konflik suksesi pasca wafatnya Paku Buwono XIII yang berdampak pada pengelolaan keraton dan hubungan dengan pemerintah.
Tedjowulan menyebut pembekuan dana hibah oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan langkah yang tidak bisa disalahkan mengingat kondisi internal keraton yang belum kondusif.
Melalui juru bicaranya, Kangjeng Pakoenegoro, Tedjowulan menegaskan bahwa sejak awal dirinya telah mengimbau seluruh pihak di lingkungan Keraton Surakarta untuk menghormati masa berkabung 40 hari dan mengutamakan kerukunan.
“Jika tidak mau rukun dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah sampai membekukan dana hibah untuk keraton,” tegasnya.
Tedjowulan juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat—dalam hal ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon—telah meminta seluruh pihak di keraton untuk berkoordinasi dengan Maha Menteri. Arahan tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 mengenai Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta.
“Kalau berjalan sendiri-sendiri dan saling klaim, ya jadinya seperti sekarang. Pemerintah kota tentu akan membekukan dana hibah,” jelas Pakoenegoro, menyampaikan pernyataan Tedjowulan.
Padahal, saat ini pemerintah pusat sedang menjalankan program revitalisasi bersama keraton, termasuk pembangunan kembali Panggung Songgobuwono dan pembenahan Museum Keraton.
Lebih lanjut, Pakoenegoro menegaskan bahwa apabila kelak telah ada raja atau sunan yang diakui oleh seluruh keluarga besar Keraton Surakarta, maka setiap jenis bantuan dari pemerintah—baik kota, provinsi, maupun pusat—hendaknya diterima dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Hal yang sama berlaku untuk dana dari sumber lainnya.
“Pesan Maha Menteri Tedjowulan, dana dari mana pun jangan lagi diterima langsung oleh Sinuhun. Stop! Harus lewat Bendahara Bebadan Keraton. Dana itu bukan untuk personal, tetapi untuk keraton,” tegasnya.
Penggunaan anggaran harus jelas, sesuai program kerja, dan dilaporkan secara berkala. Tedjowulan berharap konflik suksesi dapat segera diakhiri demi menjaga kehormatan Keraton Surakarta dan memperlancar seluruh program pelestarian budaya yang tengah dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.
