Koordinator SPPG Solo Tegaskan Tidak Ada Dapur MBG Fiktif, Sistem Ketat dan Mitra Terdaftar

oleh
oleh

SOLO, MettaNEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo kembali menjadi sorotan usai isu adanya dapur fiktif mencuat di sejumlah daerah. Namun, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG Kota Solo, Priyo Widyastoko, menegaskan bahwa di Solo tidak ada dapur fiktif.

“Di Solo sejauh ini tidak ada. Di Solo ini nanti total dapur ada 65, yang sudah berjalan sekitar 15 dapur, dan lima dapur lagi proses persiapan,” ujar Priyo, Minggu (21/9/2025).

Priyo mengungkapkan, lima dapur yang masih dalam tahap persiapan tengah melengkapi kebutuhan tenaga kerja maupun peralatan.

Setelah semua siap, operasional dapur menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan, sistem yang berlaku dalam program MBG tidak memungkinkan adanya dapur fiktif.

“Tidak memungkinkan. Soalnya dapur fiktif itu tidak terdaftar sebagai mitra BGN. Enggak bisa. Semua dapur yang berjalan selama ini sudah terdaftar. Kalau bukan mitra tentu tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut,” tegas Priyo.

Ia menilai, dugaan adanya dapur fiktif kemungkinan hanya salah persepsi terhadap dapur yang masih dalam proses pembangunan.

“Mungkin kalau menurut saya yang dikira dapur fiktif itu dapur yang masih proses pembangunan. Sistemnya setahu saya sangat ketat tidak mungkin ada dapur fiktif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Giri Kedaton, Catur Budi Santoso, yang menjadi salah satu mitra BGN di Soloraya, menjelaskan bahwa setiap SPPG memiliki standar operasional yang ketat. Di setiap dapur terdapat kepala dapur dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sudah dilatih, sarjana ahli gizi, dan sarjana akuntansi.

“SPPI selain sudah mengikuti pelatihan, juga dibekali dengan buku panduan atau SOP. Jadi selama sesuai dengan SOP, dapur itu saya kira bisa meminimalisasi kejadian-kejadian seperti di daerah lain yaitu keracunan. Di Solo kan tidak ada,” terang Catur.

Senada, Santo menambahkan bahwa SOP penanganan korban keracunan MBG juga sudah jelas.

“SOP negara, memang harus segera ke rumah sakit. Ini yang menjadi heboh kan. Tidak mungkin SOP negara cuma dikasih balsem,” katanya.

Lebih lanjut, Catur mengingatkan semua pihak agar berpikir jernih melihat pelaksanaan MBG yang baru berjalan beberapa bulan. Menurutnya, evaluasi tetap ada, terutama dalam mencegah risiko keracunan.

“Dari kami, melihatnya program prioritas ini lebih besar manfaatnya. Insya Allah perbaikan-perbaikan pasti dilakukan. Kami sebagai yayasan mitra juga melakukan pendampingan mulai dari usulan titik, proses pembangunan sampai proses dapur berjalan,” pungkasnya.