SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan perawat dan dokter spesialis yang menjadi persoalan utama harus segera diatasi guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (25/6/2026).
Menurut Sumarno, Pemprov Jawa Tengah telah mengusulkan sekitar 1.000 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Sebagian besar formasi tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat.
“Yang diajukan tahun ini sekitar 1.000 formasi, mayoritas tenaga kesehatan, terutama perawat,” ujarnya.
Meski demikian, realisasi penambahan pegawai tersebut masih bergantung pada persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Selama ini, usulan formasi dari pemerintah daerah belum tentu seluruhnya dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Sumarno mengatakan, hampir seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jawa Tengah masih membutuhkan tambahan pegawai. Namun, sektor kesehatan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain perawat, Jawa Tengah juga masih mengalami kekurangan dokter spesialis, terutama di rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Kebanyakan spesialis yang masih kurang,” kata Sumarno.
Menurutnya, keterbatasan dokter spesialis menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan. Untuk sementara, pemerintah daerah masih mengandalkan dokter spesialis non-ASN agar pelayanan di rumah sakit tetap berjalan optimal sambil menunggu penambahan formasi ASN.
Pada kesempatan tersebut, Sumarno juga melantik dan mengambil sumpah jabatan 231 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Ia mengingatkan para ASN yang baru dilantik agar terus meningkatkan profesionalisme serta mengedepankan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan penuh tanggung jawab.
“Sebagai abdi masyarakat itu benar-benar memposisikan diri sebagai abdi. Bagaimana merespons cepat dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya serta penuh keikhlasan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menjelaskan bahwa dari 231 pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 225 orang merupakan tenaga kesehatan, sedangkan enam orang lainnya berasal dari jabatan teknis.
Tingginya jumlah tenaga kesehatan yang dilantik sekaligus mencerminkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia di sektor tersebut. Pemprov Jawa Tengah berharap usulan penambahan 1.000 formasi ASN tahun ini dapat disetujui pemerintah pusat sehingga kebutuhan perawat dan dokter spesialis dapat dipenuhi secara bertahap.
Dengan bertambahnya tenaga kesehatan, pemerintah optimistis kualitas layanan di rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah akan semakin baik, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
