SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan komitmennya mengembalikan marwah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum penyampaian aspirasi masyarakat yang menghasilkan pembangunan nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Respati dalam kegiatan Asistensi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan di Kecamatan Pasar Kliwon, Selasa (11/8/2026).
Dalam forum tersebut, Respati memberikan apresiasi kepada para lurah, tokoh masyarakat, dan pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendorong kemajuan wilayah masing-masing.
Menurut Respati, aspirasi masyarakat dari tingkat bawah harus menjadi salah satu pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan Kota Solo. Karena itu, usulan yang muncul melalui forum masyarakat hingga Pokmas harus dikawal agar tidak berhenti sebagai catatan atau formalitas belaka.
Ia ingin proses perencanaan pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Soroti Masalah Sampah
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Respati dalam forum tersebut adalah pengelolaan sampah.
Respati menyoroti kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo yang telah menampung sampah Kota Solo sejak dekade 1980-an. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditangani secara menyeluruh agar tidak menjadi warisan masalah bagi generasi mendatang.
Ia menilai penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan di tingkat hilir melalui TPA. Pengurangan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
“Sampah tidak bisa dicegat atau dihentikan begitu saja. Maka dari itu, kita harus pelan-pelan mengedukasi masyarakat untuk mulai mengelola dan memilah sampahnya sendiri dari rumah, agar tidak terus-menerus masuk ke TPA,” tegas Respati.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi beban TPA Putri Cempo. Pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah diharapkan dapat menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
Respati juga mengajak masyarakat dan pemerintah di tingkat kelurahan untuk bersama-sama mencari solusi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Lahan Telantar Bakal Dioptimalkan
Selain persoalan sampah, sesi tanya jawab dalam forum tersebut juga mengungkap masalah lahan kosong yang telah terbengkalai selama puluhan tahun.
Menanggapi persoalan itu, Respati memastikan Pemkot Surakarta akan melakukan pengawasan sekaligus koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Perkim), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga Bagian Hukum akan dilibatkan untuk mencari solusi terhadap keberadaan lahan-lahan telantar tersebut.
Pemkot Surakarta nantinya akan menyurati para pemilik lahan yang terbengkalai. Pemerintah juga akan menyusun skema test case untuk mencari model penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap persoalan serupa.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan kembali lahan yang selama ini tidak produktif agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu opsi pemanfaatannya adalah mendukung kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
Melalui kegiatan Asistensi DPK tersebut, Pemkot Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dari proses perencanaan hingga realisasi.
Respati berharap setiap usulan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Musrenbang dan berbagai forum partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang bagi warga untuk ikut menentukan dan mengawal pembangunan Kota Solo.
