SEMARANG, MettaNEWS – Bagi sebagian warga desa di Jawa Tengah, bertemu dokter spesialis dulunya merupakan kemewahan.
Jarak yang jauh, biaya yang tidak sedikit, serta keterbatasan fasilitas kesehatan membuat banyak keluhan penyakit hanya dipendam.
Kini, kondisi tersebut perlahan berubah melalui kehadiran Program Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, layanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ke rumah sakit.
Negara justru hadir mendekat, menyapa warga hingga ke pelosok desa. Speling membawa satu prinsip utama, yakni layanan kesehatan harus mudah dijangkau dan diberikan secara gratis.
Program yang diluncurkan pada Maret 2025 itu telah menjangkau seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menyebutkan bahwa hingga Desember 2025, kegiatan Speling telah dilaksanakan lebih dari 876 kali.
“Program Speling sudah menjangkau 748 desa dan 388 kecamatan, dengan total sasaran mencapai 83.137 orang. Dan ini akan terus bergerak sampai akhir tahun. Masyarakat sangat mengharapkan program Pak Gubernur ini terus berlanjut sampai semua terlayani,” beber Yunita, Selasa (23/12/2025).
Capaian tersebut tidak sekadar deretan angka. Di baliknya, ada ribuan warga desa yang kini dapat memeriksakan kesehatan tanpa dihantui kekhawatiran biaya.
Banyak lansia yang untuk pertama kalinya bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis, serta keluarga yang mulai memahami pentingnya deteksi dini penyakit.
Selain layanan pengobatan, Speling juga membawa misi edukasi kesehatan. Setiap kunjungan diisi dengan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit, khususnya penyakit tidak menular seperti hipertensi.
Warga diajak membangun kebiasaan hidup sehat sebagai investasi jangka panjang.
“Makan harus bergizi seimbang, istirahat cukup, dan jangan stres. Pencegahan itu penting,” kata Yunita.
Pada tahap awal, Speling memang diprioritaskan untuk desa-desa miskin yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat program ini berkembang melampaui rencana awal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan desa miskin akan dituntaskan terlebih dahulu, sebelum memperluas jangkauan ke lebih dari 8.559 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Tengah.
“Banyak masyarakat desa yang menginginkan Speling hadir di wilayah mereka. Setelah desa miskin diselesaikan, program ini akan kami lanjutkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” jelas Yunita.
Keberhasilan Speling, lanjut Yunita, tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, DPRD, perguruan tinggi, hingga media.
“Kalau tidak ada kerja sama, program ini tidak akan efektif,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai, Speling sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pembangunan kesehatan harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat.
“Di desa itu masyarakat kadang jarang tersentuh dokter, apalagi dokter spesialis. Maka melalui Speling, sasarannya jelas: masyarakat desa harus sehat,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, kesehatan desa akan menjadi fondasi bagi kesehatan wilayah yang lebih luas.
“Kalau seluruh desa sehat, kecamatannya sehat. Kalau kecamatannya sehat, kabupatennya sehat. Kalau kabupatennya sehat, provinsinya juga sehat. Basisnya tetap dari desa,” ujarnya.
Menurutnya, Speling harus dijalankan secara gotong royong agar tidak berhenti pada pengobatan sesaat, tetapi mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan secara mandiri.
“Sandang, pangan, dan papan itu cukup. Tapi kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Karena itu, kesehatan menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Kini, Speling menjelma lebih dari sekadar program layanan kesehatan. Ia menjadi simbol kehadiran negara yang mendengar dan menyapa warganya.
Di desa-desa Jawa Tengah, ketika dokter spesialis hadir tanpa biaya, kesehatan tak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
