SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas cakupan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menyasar kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi. Guru ngaji, guru agama, hingga marbot masjid menjadi kelompok yang diusulkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan tersebut.
Upaya perluasan perlindungan itu dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).
Sutopo mengatakan, masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum masuk dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji dan marbot masjid yang memiliki peran sosial serta keagamaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, diperlukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengalihkan anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya mulai berkurang kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan.
Ia juga menekankan pentingnya gotong royong untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Terlebih, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
“Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut baik usulan perluasan cakupan jaminan kesehatan tersebut. Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar kelompok pekerja sosial dan keagamaan, termasuk guru ngaji serta marbot masjid, bisa memperoleh perlindungan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan, Pemprov Jateng selama ini telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Berdasarkan hasil evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu. Salah satunya peserta yang sebelumnya mendapatkan perlindungan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.
Zulfachmi menyebut terdapat potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam usulan perluasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau kelompok masyarakat rentan lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi mereka yang selama ini belum terdata sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan.
Melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Pemprov Jateng berupaya mewujudkan cakupan perlindungan kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, para pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini berkontribusi di tengah masyarakat juga berpeluang memperoleh perlindungan kesehatan.
