SEMARANG, MettaNEWS – Provinsi Jawa Tengah mencatatkan prestasi membanggakan dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi nasional, Jawa Tengah masuk dalam kategori terbaik, bahkan Kabupaten Semarang menempati peringkat kelima nasional untuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Secara umum mal pelayanan publik kita sudah bagus, termasuk di Kabupaten Semarang yang menduduki peringkat lima nasional. Ini menandakan pelayanan publik di Jawa Tengah berjalan baik, tinggal bagaimana kita pertahankan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di MPP Kabupaten Semarang, Rabu (17/9/2025).
Menurut Luthfi, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sarana dan digitalisasi, melainkan juga kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Saya sudah wanti-wanti kepada ASN, yang utama adalah manusianya. Kita sebagai birokrasi harus melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Meski capaian tersebut membanggakan, Luthfi menilai masih ada pekerjaan rumah, terutama dalam hal integrasi sistem serta dukungan software dan hardware. Ia mengungkapkan banyak aplikasi layanan publik berjalan lambat dan belum saling terhubung. Untuk itu, ia mendorong adanya sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional.
“Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI agar mendorong KemenPAN-RB membuat sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Jangan sampai setiap pergantian pimpinan aplikasi juga berganti. Masyarakat justru akan bingung. Kita perlu konsistensi dan roadmap nasional,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, yang ikut dalam kunjungan itu, turut mengapresiasi praktik digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Semarang. Menurutnya, pelayanan sudah berjalan baik meski masih ada catatan terkait kenyamanan masyarakat dan keterbatasan integrasi antarinstansi.
“Kekurangan yang kami temui tadi justru ada di luar kemampuan pemda, seperti masalah software atau jaringan yang lemot. Maka butuh kolaborasi dengan pihak berkompeten. Selain itu, petugas juga harus terus meningkatkan kapasitas agar dapat menjelaskan setiap kebijakan dengan baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap pelayanan publik tidak hanya semakin efisien dan nyaman, tetapi juga konsisten dan berkelanjutan melalui integrasi sistem di tingkat nasional.
