TEMANGGUNG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah segera melakukan pendataan anak putus sekolah serta wilayah blank spot pendidikan di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, hingga Merapi.
Langkah tersebut diambil menyusul masih ditemukannya anak-anak yang kesulitan melanjutkan pendidikan akibat jarak sekolah yang terlalu jauh dan kondisi kemiskinan ekstrem.
Persoalan itu mengemuka dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah yang digelar di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Luthfi menegaskan, data akurat mengenai jumlah anak putus sekolah harus segera dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan dan intervensi pemerintah.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” tegasnya.
Menurut Luthfi, pendidikan merupakan indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan akses maupun faktor ekonomi.
Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang menyebabkan banyak anak memilih bekerja setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP) dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem.
Sepanjang 2025, sebanyak 5.000 anak berhasil difasilitasi kembali ke bangku sekolah melalui bantuan biaya pendidikan, seragam, buku, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada angka putus sekolah, Pemprov juga akan memetakan kebutuhan fasilitas pendidikan menengah di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau layanan sekolah. Jika tersedia lahan dan kebutuhan dinilai mendesak, pembangunan SMA maupun SMK negeri akan segera diusulkan.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” kata Luthfi.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah tengah berupaya menuntaskan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pendirian SMAN Kemalang yang diresmikan pada Mei 2026.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan kebutuhan pembangunan sekolah menengah di wilayahnya. Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta tambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.
“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” tegas Grengseng.
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkapkan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap percepatan pembangunan SMA serta dukungan penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
Senada, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta dukungan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno yang dinilai memiliki jumlah penduduk besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.
“Sudah siap lahan desa 4 hektare dan kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” imbuhnya.
