SOLO, MettaNEWS – Putra Mahkota Keraton Surakarta, KGPH Purbaya buka suara terkait kembali memanasnya konflik internal keluarganya. Di mana konflik ini kembali memanas saat Keraton Surakarta kemalingan pada Sabtu (17/12/2022).
Lantaran hal ini dua kubu keturunan Pakubuwana XII yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari atau Gusti Moeng yang menjabat sebagai pemimpin Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwana XIII kembali bersitegang.
Sebab Gusti Moeng yang sejatinya telah diusir dari Keraton Surakarta sejak 2017 lalu kembali masuk Keraton. Ia dan seluruh pengikutnya pun berada di dalam Keraton selama 6 hari, yakni Sabtu (17/12/2022) hingga hari ini, Jumat (23/12/2022).
Atas hal ini, pihak SISKS Pakubuwana XIII menganggap pimpinan Dewan Adat tersebut telah melanggar hukum.
Menyikapi hal ini KGPH Purbaya ingin semua orang yang dituakan di Keraton dapat duduk bersama dalam musyawarah keluarga agar bisa mendapatkan solusi.
“Saya berharap ada musyawarah kekeluargaan. Saya juga berharap secepatnya akan mendapatkan solusi dan bisa menjalin musyawarah dan semuanya ada jalan keluarnya,” ujar KGPH Purbaya ketika ditemui di Pracima Tuin, Kompleks Mangkunegaran, Jumat (23/12/2022).
KGPH Purbaya berharap dalam waktu dekat kedua pihak yang saling berseteru dapat segera bertemu. Besar harapan pertemuan itu akan menyelesaikan konflik internal yang telah terjadi puluhan tahun.
“Tante Moeng beliau adalah tante saya, tentu saja saya sangat menghormati beliau sebagai sesepuh dari saya dan juga semuanya adalah lebih tua dari saya. Saya harus menghormati mereka semua, dan saya juga berharap secepatnya akan mendapatkan solusi. Dalam waktu dekat ada pertemuan? Ya semoga,” ujarnya.
Putra Mahkota itu juga menuturkan pihak Keraton Surakarta terbuka dengan pihak siapapun. Sehingga ia pun menaruh harap agar keterbukaan ini dapat menjadi jalan solusi.
“Kita sangat terbuka jika ada suatu musyawarah juga saya berharap dengan adanya musyawarah kedepannya akan ada solusi kebaikan kita bersama,” tukasnya.
Sebagai informasi konflik Keraton yang berlarut-larut terjadi sejak Sinuhun PB XII mangkat pada tahun 2004, menyebabkan pemerintah enggan mengulurkan bantuan, misalnya untuk memelihara dan merenovasi bangunan yang mulai rusak.
Wali Kota Solo sejak era Jokowi hingga Gibran Rakabuming menyebut, pemerintah siap membangun kembali Keraton, sebagaimana yang dilakukan terhadap Pura Mangkunegaran. Namun niat itu terganjal karena adanya konflik internal keluarga Keraton.
