SEMARANG, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menargetkan sebanyak 576 ribu bidang usaha di wilayah tersebut memperoleh sertifikasi halal.
Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah kabupaten/kota didorong ikut aktif memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam mempercepat proses sertifikasi halal di tingkat lokal. Fasilitasi dapat dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, BUMD, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Harapannya, pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program CSR,” kata Taj Yasin dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).
Langkah ini lanjutnya sejalan dengan fokus pembangunan Jawa Tengah yang mengusung penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kebutuhan akan produk ramah muslim menjadi semakin penting.
“Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegasnya.
Gus Yasin—sapaan akrabnya—mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses pengurusan sertifikasi halal. Namun kini, dengan hadirnya BPJPH di Jawa Tengah yang bersinergi bersama Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan tersebut.
Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai membudayakan gaya hidup halal, yang kini tidak hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga tren global.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di daerah tersebut.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan luar biasa dari Jawa Tengah untuk membangun ekosistem halal,” urainya.
Ia menambahkan, capaian sertifikasi halal di Jawa Tengah saat ini menempati peringkat kedua secara nasional. Sertifikasi tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk.
“Halal bukan lagi semata urusan agama, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Kalau konsumen tidak nyaman, produk bisa ditinggalkan,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD serta membangun kolaborasi lintas sektor guna mendorong pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal.
