DEMAK, MettaNEWS— Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara disiplin, khususnya dalam hal distribusi dan waktu konsumsi.
Hal ini menyusul kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima manfaat di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.
Taj Yasin mengaku prihatin atas insiden tersebut. Ia menilai, faktor keterlambatan distribusi dan konsumsi makanan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya keracunan.
“Biasanya yang keracunan itu karena pengaturan jadwalnya kurang tepat. Makanan ini ada masa konsumsinya, jadi harus diantarkan tepat waktu dan langsung dikonsumsi,” jelasmya usai menghadiri acara di TVRI Jawa Tengah, Batursari, Mranggen, Demak, Selasa (21/4/2026).
Selain itu, ia juga meminta pihak sekolah dan pesantren untuk turut berperan aktif dalam mengawasi konsumsi makanan oleh siswa dan santri. Makanan yang telah dibagikan diharapkan tidak disimpan terlalu lama sebelum dikonsumsi.
“Jangan sampai makanan disimpan dulu, lalu dimakan di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program MBG Jawa Tengah, Taj Yasin menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada penyedia layanan yang lalai. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional.
“Sudah ada kasus penutupan dapur di Jawa Tengah. Ini peringatan keras. Ada tahapan sanksi bahkan sampai pencabutan izin,” ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan santri di Desa Pilangwetan diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang didistribusikan pada Sabtu (18/4/2026). Gejala mulai muncul pada Minggu pagi, berupa sakit perut, pusing, mual, hingga muntah.
Tak hanya santri, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga terdampak. Total korban diperkirakan mencapai 187 orang.
Hingga Senin, sebanyak 68 orang menjalani perawatan inap, sementara 66 lainnya menjalani rawat jalan dengan pengawasan medis.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat telah dihentikan sementara dan lokasi dapur dipasangi garis polisi. Dinas kesehatan juga tengah melakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti, sekaligus mengevaluasi aspek higiene, lingkungan, hingga kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah berharap insiden ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar sistem distribusi program MBG ke depan lebih tertata dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
