SRAGEN, MettaNEWS– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu (30/10/2025).
Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dari tingkat kecamatan hingga desa, dengan melibatkan seluruh elemen warga.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah memiliki 8.573 desa, 537 kecamatan, dan 35 kabupaten/kota dengan penduduk hampir 38 juta jiwa.
Dengan rentang kendali yang luas antara pemerintah provinsi hingga desa, menurutnya, kecamatan harus menjadi simpul penghubung yang efektif antara Pemprov dan masyarakat.
“Kecamatan harus menjadi kepanjangan tangan Pemda dan Pemprov untuk memastikan seluruh warga mendapat pelayanan yang sama,” ujarnya.
Program Kecamatan Berdaya dirancang untuk menjangkau semua kalangan, termasuk pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Luthfi mendorong agar para camat menjadi motor penggerak di wilayahnya, terutama dalam memotivasi generasi muda dan petani milenial.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” tambahnya.
Selain fokus pada pemberdayaan pemuda dan petani, Luthfi juga menekankan pentingnya memperhatikan perempuan dan penyandang disabilitas. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membuka kesempatan kerja minimal 1–2 persen bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, perempuan akan didorong melalui pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Menurutnya, ujung dari pelaksanaan Kecamatan Berdaya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas — kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tuturnya.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, Gubernur meminta agar seluruh program dievaluasi dan dilaporkan secara berkala. Bahkan, ia menugaskan agar dibuatkan dasbor khusus di ruang kerjanya untuk memantau langsung perkembangan program.
“Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota. Tapi saya ingin bisa memantau dan mengevaluasi dari dasbor setiap kecamatan,” jelasnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan masyarakat agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno melaporkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya. Total 30 kabupaten/kota sudah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Sebanyak 23 kabupaten/kota telah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota lainnya sudah membentuk Tim Kecamatan Berdaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya,
Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.
