SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya berfokus pada industri keuangan, ekonomi syariah diharapkan mampu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat industri halal, hingga membuka akses produk lokal ke pasar global.
Upaya tersebut menjadi salah satu pesan utama Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Tengah periode 2026–2031 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa dan hampir 97 persen di antaranya beragama Islam, Jawa Tengah memiliki pasar yang luas untuk berbagai produk dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat muslim.
“MES ini sangat strategis sekali karena hampir 97 persen dari 38 juta penduduk Jawa Tengah itu muslim. Minimal programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah 2025–2029. Bahkan, pada 2027, ekonomi syariah diproyeksikan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah, berdampingan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Potensi tersebut tidak hanya bertumpu pada sektor keuangan syariah, tetapi juga mencakup industri halal, produk UMKM, kuliner, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, hingga pengembangan ekonomi pesantren.
Luthfi mencontohkan, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Hingga saat ini, hampir 670 ribu sertifikat halal telah diterbitkan di Jawa Tengah.
“Kita punya wisata ramah muslim, tidak hanya seribu desa wisata tetapi wisata ramah muslim. Termasuk sertifikasi halal yang sampai saat ini di tempat kita sudah hampir 670 ribu sertifikasi halal diterbitkan,” ujarnya.
Ia meminta pengurus MES Jawa Tengah yang baru dilantik memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku UMKM. Dengan sinergi tersebut, pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Luthfi, setiap produk harus memiliki nilai tambah agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal itu berlaku tidak hanya bagi produk fesyen, tetapi juga berbagai produk industri halal dan usaha berbasis masyarakat.
“Tidak hanya mendongkrak produk pakaian atau fesyen. Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah,” katanya.
Melalui pendekatan tersebut, UMKM diharapkan memiliki kesempatan untuk naik kelas, baik melalui sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, penguatan pemasaran, maupun perluasan jaringan perdagangan. Sektor kuliner, fesyen muslim, pariwisata, ekonomi pesantren, dan produk kreatif juga berpotensi menjadi bagian dari rantai ekonomi syariah yang lebih luas.
Kontribusi Ekonomi Syariah Bakal Diukur
Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi syariah yang besar. Namun, potensi tersebut perlu diikuti koordinasi yang efektif antara MES, pelaku UMKM, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah.
“Ini adalah titik kumpul bersama untuk berdiskusi sehingga menghasilkan kebijakan dan regulasi yang bisa berdampak bagi ekonomi syariah di Jawa Tengah. Paling penting program harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat bukan hanya dalam hal ekonomi tetapi kehidupan sehari-hari,” kata Rosan.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendorong pengukuran kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional maupun daerah secara lebih terstruktur.
Pada 2027, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk di tingkat daerah.
Menurut Rosan, pengukuran tersebut penting untuk mengetahui sektor-sektor yang masih perlu diperkuat sekaligus mengevaluasi dampak program yang telah dijalankan.
“Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan. Kita ini ketinggalan di wisata syariah dan sektor keuangan dibandingkan negara lain, di sektor fesyen kita sudah nomor satu,” ujarnya.
Dengan adanya indikator yang lebih terukur, pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak sekadar berorientasi pada program dan slogan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Koperasi Ekspor Merah Putih Buka Akses Pasar Luar Negeri
Dalam kesempatan tersebut, turut diluncurkan Koperasi Ekspor Merah Putih yang dikelola PW MES Jawa Tengah. Koperasi ini diarahkan untuk mendukung perluasan pasar produk-produk ekonomi syariah Jawa Tengah ke luar negeri.
Kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperluas akses perdagangan, meningkatkan nilai tambah produk, dan menjangkau pasar ekspor.
Dengan penguatan industri halal dari hulu hingga hilir, Jawa Tengah berpeluang mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang menghubungkan pelaku usaha kecil, industri, lembaga keuangan, pemerintah, dan akademisi.
Melalui kolaborasi tersebut, produk UMKM lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke rantai perdagangan internasional.
