Cegah Kebocoran Data, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda Libatkan BSSN hingga TNI-Polri

oleh
oleh
SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat sekaligus mengantisipasi ancaman kejahatan siber. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan sistem digital dan keberlangsungan pelayanan publik.

Deklarasi Forkomsanda digelar di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Taj Yasin mengatakan, pembentukan Forkomsanda menjadi langkah penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan keamanan data pribadi.

“Dengan adanya terbentuknya Forkomsanda ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat,” kata Taj Yasin.

Ia menjelaskan, semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan juga menghadirkan berbagai risiko. Mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Karena itu, keamanan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Taj Yasin memaparkan lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber.

Kedua, meningkatkan deteksi dini dan pertukaran informasi terkait ancaman siber melalui pemantauan, analisis, serta sistem peringatan dini. Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.

Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas serta waspada dalam memanfaatkan teknologi.

Menurut Taj Yasin, keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi maupun pelaksanaan rapat koordinasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret untuk melindungi masyarakat.

Sejumlah target yang diharapkan antara lain terbentuknya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, serta terlaksananya deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu.

Selain itu, Forkomsanda diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kematangan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

BSSN Ingatkan Ancaman AI untuk Kejahatan Siber

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama antara BSSN dan Pemprov Jateng dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.

Menurutnya, transformasi digital harus didukung sistem keamanan siber yang memadai. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.

Terlebih, dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia, proses penghimpunan informasi berlangsung secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Dengan demikian, pengamanan data harus dilakukan secara kolaboratif sejak dari sumbernya.

Nugroho juga mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan terus berkembang sehingga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak.

Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh pelaku kejahatan siber.

Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia sehingga korban lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.

Selain itu, pelaku kejahatan siber memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, hingga menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.

Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pertahanan siber sekaligus peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tidak mudah terjebak manipulasi digital.

Melalui pembentukan Forkomsanda, Pemprov Jateng berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait semakin kuat. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun ketahanan siber daerah sekaligus menjamin keamanan data pribadi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik berbasis digital.