SOLO, MettaNEWS – Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama komunitas pecinta hewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan DPRD segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mereka berharap regulasi tersebut secara tegas mengatur larangan perdagangan daging hewan nonpangan, termasuk anjing, untuk konsumsi.
Desakan itu disampaikan di tengah pembahasan Raperda yang salah satu substansinya mengatur perdagangan dan konsumsi daging hewan nonpangan. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
Vice Manager Investigasi DMFI, Mustika, mengatakan aturan yang lebih tegas diperlukan karena praktik perdagangan daging anjing berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, terutama terkait penularan rabies.
Menurutnya, Surat Edaran (SE) yang sebelumnya diterbitkan belum cukup efektif menghentikan praktik perdagangan tersebut. Sebab, sebagian pedagang masih menganggap surat edaran hanya sebatas imbauan tanpa disertai sanksi hukum yang mengikat.
“Kami sendiri awalnya sudah mendesak adanya SE. Kami berpikir SE ini akan bisa menekan, tapi ternyata tidak bisa. Karena pedagang lebih banyak berbicara bahwa SE itu hanya imbauan,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Mustika mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi DMFI, pasokan anjing untuk konsumsi di wilayah Solo Raya masih cukup tinggi. Sebagian anjing tersebut didatangkan dari luar daerah tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai.
Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko penyebaran rabies, terutama apabila proses pengangkutan dan perdagangan dilakukan tanpa pengawasan kesehatan hewan secara ketat.
Selain persoalan kesehatan, DMFI juga menyoroti potensi pencampuran daging anjing ke dalam produk olahan makanan lain. Praktik tersebut dinilai berisiko menimbulkan persoalan keamanan pangan sekaligus merugikan konsumen.
Atas dasar itu, DMFI berharap pembahasan Raperda dapat menghasilkan ketentuan yang secara jelas melarang perdagangan daging anjing untuk konsumsi.
Dikhawatirkan Pengaruhi Citra Pariwisata Solo
Desakan serupa disampaikan pendiri Rumah Difabel Meong (Rudi Meong), Ning Hening Yulia. Ia berharap Raperda yang sedang dibahas memuat ketentuan spesifik mengenai jenis hewan yang dilarang diperdagangkan untuk dikonsumsi sebagai pangan.
Menurut Yulia, aturan yang tidak secara tegas menyebut larangan perdagangan daging anjing berpotensi menimbulkan persepsi bahwa praktik tersebut masih diperbolehkan di Kota Solo.
Ia menilai persoalan perdagangan daging anjing tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hewan, tetapi juga menyangkut citra Kota Solo sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata.
Yulia mengkhawatirkan praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing yang terus berlangsung tanpa larangan tegas dapat memperkuat stigma bahwa Solo identik dengan konsumsi daging anjing.
Stigma tersebut dikhawatirkan memengaruhi pandangan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta berdampak terhadap upaya membangun citra positif pariwisata Kota Solo.
Karena itu, pihaknya berharap Pemkot Surakarta bersama DPRD mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, perlindungan hewan, keamanan pangan, dan citra kota dalam merumuskan ketentuan larangan perdagangan daging hewan nonpangan.
Sementara itu, pembahasan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan masih berlangsung di DPRD Surakarta. Salah satu substansi yang dibahas adalah ketentuan mengenai larangan perdagangan dan konsumsi daging hewan nonpangan, termasuk anjing.
