SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Kota Solo telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 terhadap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Solo, sejak 17 Juni 2022 lalu.
Dalam SE dengan nomor KS.00.23/2348/2022 tersebut antara lain berisi bagi perangkat daerah yang belum semua pegawainya mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan booster maka akan ditunda pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan Juli 2022 di perangkat daerah secara keseluruhan.
Pada SE tersebut juga memberikan batas waktu bagi ASN yang belum vaksin diberi waktu untuk melakukan vaksinasi hingga 30 Juni 2022
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Solo, Dwi Ariyatno ditemui di Balai Kota Solo, menjelaskan masih rendahnya capaian vaksin booster bahkan di lingkungan Pemkot sendiri menjadi dasar keluarnya SE tersebut.
“Misalnya dari semua jumlah staf di bagian itu ada satu yang belum vaksin itu dianggap menjadi penghambat. Contohnya di tempat saya dari 58 pegawai ada 1 yang KIPI berat dan dia mendapatkan surat dari dokter untuk ditunda vaksinnya,” tutur Dwi.
Namun pada surat edaran juga disebutkan penundaan TPP tidak berlaku bagi pegawai yang belum vaksin karena kondisi tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Dwi menyebut aturan ini juga berlaku bagi TKPK, outsourcing dan pegawai BLUD yang tidak mengikuti atau tidak lengkap vaksinnya akan menjadi bahan evaluasi dalam perpanjangan perjanjian kerjanya.
“Ketentuan ini hanya menunda pencairan TPP bukan menghilangkan. TPP akan dicairkan jika syaratnya telah dilengkapi dan harus dilakukan verifikasi dulu oleh dinas kesehatan. Pasca verifikasi prosesnya masuk ke sistem saya, kalau sudah ada laporan dan persetujuan dari bu Ning (Kepala Dinas Kesehatan Kota) maka akan jadi lampiran bagian dari persyaratan, baru di proses pencairannya,” paparnya.
Dwi menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah 100 persen pegawainya mendapat vaksin booster. Seperti Bappeda serta BKPSDM dan Kesbangpol, sedangkan OPD yang belum 100 persen diantaranya DKK, dan dinas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKK Solo Siti Wahyuningsih mengatakan jumlah pegawai di masing-masing OPD yang belum booster semakin berkurang.
“Jadi kemarin dari data yang masuk ke kami itu ada sekitar 100-an orang. Begitu kita cek kemudian langsung kita infokan ke OPD untuk segera melengkapi,” jelas Ning.
Ning mengatakan ada sejumlah OPD yang staf nya tidak bisa 100% mengingat kondisi kesehatan ada yang tidak memungkinkan untuk vaksin.
“Di kantor saya juga ada yang belum vaksin alasannya takut. Dari data OPD lainnya juga ada yang baru vaksin dosis pertama. Itu jadi tanggung jawab kepalanya bagaimana caranya dan akhirnya dia mau vaksin,” tandasnya.
Sebelumnya, Walikota Solo Gibran Rakabuming menyebutkan capaian vaksinasi booster di Kota Solo baru 58.9 % atau sebanyak 245.692 orang.
“Antusiasme warga untuk vaksin booster saat ini semakin menurun. Berbeda saat vaksin primer dulu, padahal covid nya belum benar-benar selesai lho ini,” tandas Gibran.
