SOLO, Metta NEWS – Pemerintah Kota Surakarta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan pencegahan korupsi dengan sistem Monitoring Control for Prevention (MCP).
Dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Surakarta dengan asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Direktur Koordinasi Supervisi 3 KPK Brigjen Bachtiar Ujang Purnama di Ruang Manganti Praja, Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis (14/04/2022) Walikota Kota Gibran Rakabuming meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencegahan korupsi dengan lewat aplikasi MCP (Monitoring Center For Prevention).
Pada rakor dan evaluasi tersebut Walikota Solo Gibran Rakabuming mengatakan capaian MCP Kota Solo baru di angka 84% sehingga membutuhkan perhatian semua jajaran Pemkot Surakarta. Serta memerlukan arahan dari KPK khususnya dari Direktorat Koordinasi Supervisi 3 KPK.
“MCP kita 84% ya saya mohon bimbingannya biar bisa di atas 90%. Dulu itu rendah banget di capaian 67% waktu saya awal menjabat,” tutur Gibran.
Menurut Gibran dibandingkan dengan kota dan kabupaten di Jawa Tengah, Solo masih berada di peringkat 29.
“Dengan capain baru 84 % yang sebelumnya 67 %, kami masih sangat rendah dibanding dengan yang lainnya. Kami mohon dibantu untuk proses pengadaan barang dan jasa, perijinan, perda serta tunggakan pajak, sertifikasi aset 6000 bidang tanah,” ungkap Gibran.
Secara wilayah provinsi, Surakarta berada di peringkat 29, dalam konstelasi kawasan ini termasuk menengah ke bawah, dikarenakan rerata indeks MCP Jawa Tengah sendiri di angka 89. Sedangkan dalam pemeringkatan nasional, Surakarta berada di urutan 153.
“Target saya naik di atas 90%. Ada indikator yang membuat capaian kita masih rendah diantaranya masih adanya tunggakan pajak, sertifikasi tanah yang belum tuntas, kita kan punya 6000 bidang tanah yang harus disertifikatkan. Ini sudah baik tapi harus lebih baik lagi,” tegasnya.
Gibran menyebut kota-kota di Jawa Tengah capaian MCP nya sudah di atas rata-rata.
“Masalahnya di Jateng itu bagus-bagus semua, sudah di 90% an. memang bagus kok. Jawa Tengah kan nomor satu untuk MCP. Jadi ini kompetisi kepala daerah lah, sudah bagus seh tapi harus lebih baik lagi,” tandasnya.
Rakor Monitoring Center of Prevention ini sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola Pemerintahan. MCP dilakukan secara bersama-sama oleh KPK, BPKP & Kemendagri. Dengan area intervensi, indikator dan sub-indikator ditetapkan oleh SK Pimpinan KPK.
