YOGYAKARTA, MettaNEWS — Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua penghargaan tersebut yakni Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.
“Penghargaan ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance. Ini sebagai representasi kita melayani masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi.
Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Jawa Tengah untuk terus menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemprov Jateng menempatkan isu integritas sebagai prioritas pembangunan, bahkan memasukkannya sebagai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2025–2029 dan menjadi bagian dari 136 program gubernur.
Berbagai program penguatan integritas telah dijalankan, mulai dari:
- Peningkatan kualitas ASN,
- Penerapan zona integritas di OPD hingga BUMD/BLUD,
- Pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),
- Penguatan kapasitas APIP dari sisi anggaran dan kompetensi SDM,
- Penguatan pengawasan hingga tingkat desa.
Upaya itu dipadukan dengan pengendalian gratifikasi, kewajiban pelaporan LHKPN, manajemen risiko, mitigasi benturan kepentingan, serta sinkronisasi dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini telah mencakup 104 sekolah yang terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Program ini menekankan penanaman nilai integritas, rencana aksi, dan pembentukan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan serta praktik curang.
Sementara itu, inisiatif Desa Antikorupsi menunjukkan perkembangan signifikan. Sejak direplikasi pada 2022, program ini telah menjangkau 29 kabupaten, dengan 113 desa berstatus antikorupsi pada 2025 dan 297 desa lainnya dalam proses menuju sertifikasi.
Serangkaian upaya tersebut memperlihatkan dampak nyata. Capaian reformasi birokrasi Jateng mencatat:
- Reformasi Birokrasi: 91,28
- Akuntabilitas Kinerja: 82,63
- SPIP Level 3 (skor 3,471)
- Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi: Level 3 (3,096)
- Manajemen Risiko: Level 3 (3,378)
- Kepatuhan LHKPN: 100% dari 1.840 wajib lapor
Pada 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Jawa Tengah mencapai 90,8, sementara skor Stranas PK 2023–2024 berada pada angka 98,29, tertinggi secara nasional.
Penghargaan dari KPK ini memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
