JAKARTA, MettaNEWS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan piloting Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas.
Dari target 2.500 peserta yang ditetapkan KPK, Pemprov Jawa Tengah berhasil menuntaskan 7.245 ASN atau mencapai 289,8 persen dari target. Capaian tersebut hampir tiga kali lipat dari target yang diberikan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam peluncuran nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Auditorium Prof Dr Agus Dwiyanto, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Usai menerima penghargaan, Ahmad Luthfi mengatakan program tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan aparatur pemerintah.
Gubernur Luthfi menekankan, integritas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“E-learning ini memberikan edukasi kepada ASN tentang pentingnya integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Integritas adalah marwah sebuah institusi,” kata Luthfi.
Ia menilai program pencegahan yang dijalankan KPK sangat penting untuk membangun kesadaran ASN agar tidak melanggar hukum maupun menyalahgunakan kewenangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki sekitar 47 ribu ASN yang perlu dibekali pemahaman mengenai integritas dan pencegahan korupsi.
Melalui program tersebut, ASN diharapkan semakin memahami nilai-nilai etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan tingginya capaian tersebut menunjukkan besarnya antusiasme ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk mengikuti pembelajaran integritas.
“Target dari KPK sebanyak 2.500 ASN, tetapi yang berhasil menyelesaikan program mencapai 7.245 ASN atau sekitar 289 persen dari target. Setelah ini kami akan membuka batch berikutnya dengan kapasitas 3.000 ASN per angkatan untuk menuntaskan seluruh ASN Pemprov Jateng,” paparnya.
Meski mencatat capaian tinggi, pelaksanaan program sempat menghadapi sejumlah kendala teknis. Pada tahap awal, Pemprov Jateng menargetkan 10 ribu ASN mengikuti program tersebut.
Namun, proses migrasi materi pembelajaran dan tingginya jumlah peserta yang mengakses sistem secara bersamaan memengaruhi performa server, mulai dari lambatnya proses login hingga kendala akses materi.
Sebagai tindak lanjut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Digital Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, seperti penguatan infrastruktur server, migrasi ke Virtual Private Server (VPS), optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta di setiap angkatan secara lebih proporsional.
Uswatun optimistis seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dapat menyelesaikan program tersebut dalam enam bulan ke depan. Bahkan, setelah target ASN provinsi terpenuhi, program serupa berpeluang diperluas untuk menjangkau ASN kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam piloting Program E-Learning ASN Berintegritas.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur negara.
“Kegiatan ini bukan hanya untuk kepentingan KPK, tetapi untuk seluruh ASN Indonesia. Dari sekitar 6,7 juta ASN, saat ini baru 55 ribu yang terjangkau. Karena itu, program ini kami dorong menjadi gerakan nasional pembelajaran integritas,” katanya.
Sebagai informasi, piloting Program E-Learning ASN Berintegritas dilaksanakan di 12 kementerian dan pemerintah daerah dengan total peserta mencapai 55.493 ASN. Setelah resmi diluncurkan secara nasional, program tersebut akan diperluas pada tahap berikutnya ke berbagai instansi pemerintah lainnya di Indonesia.
