SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa.
Hingga saat ini, sebanyak 5.503 gedung koperasi telah berdiri dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari ribuan koperasi tersebut, sebanyak 5.887 unit telah memetakan lokasi pembangunan.
Dari jumlah itu, 5.503 koperasi telah memasuki tahap pembangunan, dengan 1.456 unit di antaranya telah rampung sepenuhnya.
“Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional,” jelasnya.
Menurut Eddy, keberadaan KDKMP mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Puluhan koperasi telah terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ratusan koperasi juga menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar.
Peran koperasi juga terlihat dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran, sehingga membantu menekan gejolak harga di tingkat masyarakat.
Sementara itu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi.
Hal ini didukung oleh jumlah desa yang besar serta budaya gotong royong dan berkoperasi yang telah mengakar.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan ini menjadi prioritas Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” kata Erwin saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dilakukan secara serius, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi daerah. Ia menekankan bahwa model koperasi tidak harus seragam di setiap wilayah.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, dan tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan fleksibel tersebut penting agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan serta kolaborasi lintas sektor, KDKMP diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa di Jawa Tengah.
