SRAGEN, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Program Kecamatan Berdaya tidak boleh berhenti pada tataran pencanangan, melainkan harus benar-benar operasional dan memberi dampak nyata bagi masyarakat di tingkat lokal.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Pencanangan Kecamatan Berdaya Serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Rabu (30/10/2025).
“Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Menurutnya, dengan jumlah 8.573 desa dan 537 kecamatan serta penduduk hampir 38 juta jiwa, Jawa Tengah membutuhkan sistem pemerintahan yang efektif agar rentang kendali antara pemerintah provinsi dan desa tetap terjaga. Karena itu, kecamatan harus berfungsi sebagai simpul pemerataan dan pemberdayaan.
“Gunakan (program) Kecamatan Berdaya sebagai simpul Pemda maupun Pemprov. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak berdaya,” ujarnya.
Program Kecamatan Berdaya, lanjutnya, dirancang untuk menjangkau semua kalangan masyarakat — mulai dari pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan. Para camat diminta menjadi motor penggerak, terutama dalam melahirkan petani milenial agar Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan,” ucapnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Ia meminta agar Disnaker dan BUMD membuka 1–2 persen lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, serta memberikan pelatihan dan pendampingan hukum bagi perempuan agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Gubernur juga menegaskan bahwa sasaran akhir dari Kecamatan Berdaya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas: kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tegasnya.
Untuk memastikan efektivitas program, ia meminta adanya evaluasi berkala dan pelaporan melalui dasbor digital yang langsung terhubung ke ruang kerjanya.
“Saya minta dibuat dasbor di ruangan saya untuk memantau dan evaluasi program di kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelas Luthfi.
Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarpihak agar tak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno melaporkan, 30 kabupaten/kota telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya di 123 kecamatan, sementara Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Sebanyak 23 kabupaten/kota telah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota telah menetapkan SK Tim Kecamatan Berdaya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Jateng menyiapkan tambahan anggaran Rp1,4 miliar melalui Dispermadesdukcapil dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025.
Langkah ini menjadi komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk memastikan bahwa semangat pemberdayaan benar-benar tumbuh dari tingkat kecamatan hingga ke desa, dengan hasil yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
