SEMARANG, MettaNEWS – Pembangunan tak selalu hadir lewat gedung megah atau pidato panjang. Di Jawa Tengah, pembangunan justru dimulai dari ruang-ruang terdekat dengan warga yakni kecamatan. Melalui program Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memendekkan jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat desa.
Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar wilayah administratif, melainkan simpul kehidupan warga. Tempat masyarakat mengurus hak, memperoleh perlindungan, mengembangkan potensi, dan menata masa depan. Melalui Kecamatan Berdaya, negara dihadirkan lebih dekat, membumi, dan terasa manfaatnya.
Sepanjang 2025, gagasan tersebut mulai diwujudkan. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya dan mulai menjalankan berbagai program pemberdayaan secara terintegrasi, mulai dari layanan perlindungan sosial, penguatan ekonomi lokal, hingga ruang aktualisasi generasi muda.
“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan,” tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin (29/12/2025).
Program Kecamatan Berdaya dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan serta pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Kedua, pemberdayaan pemuda melalui Kartu Zilenial dan penyediaan sport center sebagai ruang tumbuh generasi muda. Ketiga, perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Pada sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi salah satu instrumen penting. Hingga akhir 2025, lebih dari 12 ribu generasi milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program ini, mulai dari pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga penguatan keterampilan kerja. Melalui pendekatan ini, anak-anak muda tidak lagi menjadi penonton pembangunan, melainkan pelaku yang disiapkan untuk mandiri.
Di sisi lain, penguatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui kolaborasi dengan TP-PKK, BKOW, serta berbagai lembaga terkait. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan pendampingan korban kekerasan dan perundungan.
“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi.
Kecamatan Berdaya juga dirancang tidak berjalan sendiri. Pemprov Jateng mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak dalam satu arah. Rapat koordinasi tingkat provinsi digelar untuk memetakan peran masing-masing OPD hingga level kecamatan. Mulai 2026, setiap OPD ditargetkan memiliki program yang jelas dan terukur di Kecamatan Berdaya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah kabupaten/kota didorong berperan aktif melalui penguatan kelembagaan dan dukungan OPD daerah. Perguruan tinggi juga dilibatkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar gagasan akademik bertemu langsung dengan realitas sosial di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jawa Tengah menargetkan seluruh 576 kecamatan di wilayahnya berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Target besar tersebut berangkat dari keyakinan sederhana bahwa negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya.
Di Jawa Tengah, negara tak lagi hanya berbicara dari balik podium. Ia berjalan menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warga melalui layanan nyata. Itulah makna Kecamatan Berdaya, ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, peduli, dan berdaya.
