SOLO, MettaNEWS – Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (FT UNS) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Inovasi Alat Kesehatan Nasional”. Kegiatan ini digelar di Ruang Multi Media, Gedung IV FT UNS, bekerja sama dengan Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia (HIPELKI) dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI).
FGD ini menjadi bagian penting dalam menganalisis secara komprehensif tantangan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri, mulai dari dominan produk impor, kerumitan regulasi, keterbatasan infrastruktur riset dan produksi, hingga ketimpangan distribusi dan izin edar antar wilayah.
“Semangatnya sama: menuju kemandirian industri alkes dalam negeri. Kami di Fakultas Teknik UNS siap berbagi peran dalam mendorong arah itu,” ujar Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST., M.Si., Dekan FT UNS sekaligus peneliti di bidang sistem industri.
Menurut Wahyudi, penguatan tier rantai pasok menjadi titik kunci untuk mewujudkan kemandirian, dengan sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM). Ia juga menggarisbawahi bahwa keteladanan dalam menggunakan produk dalam negeri sangat penting, terutama bagi calon dokter dan insinyur yang kini menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
“Kemandirian tidak bisa diraih tanpa komitmen. Kami mendorong agar mahasiswa, dosen, dan mitra industri UNS benar-benar memakai produk lokal meski dari sisi harga atau kinerja masih perlu ditingkatkan. Di situlah peran riset dan inovasi,” tegasnya.
Data yang dipaparkan dalam FGD menunjukkan, pada periode 2019–2020, produk impor masih mendominasi e-Katalog dengan proporsi hingga 88%, sementara produk lokal dengan sertifikasi TKDN tinggi hanya mencapai 14,37% pada 2023. Ketimpangan izin edar pun terlihat jelas: 54.217 produk impor dibanding 14.208 produk lokal.
Kondisi ini mendorong FT UNS untuk menawarkan tiga solusi strategis, yaitu: penguatan Tier Rantai Pasok melalui integrasi paten dan lisensi, skema pembayaran berbasis hasil, serta kolaborasi lintas sektor, mengatasi ketimpangan hulu-hilir, termasuk perbaikan regulasi, insentif bahan baku lokal, efisiensi distribusi, dan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Serta percepatan kemandirian nasional lewat insentif inovasi, pengembangan SDM unggul, keterbukaan data, serta sinergi lintas institusi.
Dalam sambutannya, Prof. Ubaidillah, ST., M.Sc., Ph.D., Ketua Program Studi Teknik Mesin FT UNS, juga menyoroti dampak belum optimalnya regulasi TKDN terhadap laju pengembangan industri alat kesehatan nasional.
Sebagai langkah nyata, Fakultas Teknik UNS akan menginisiasi pembentukan Program Studi Teknik Biomedik, melanjutkan dari pendirian Pusat Studi Teknologi Biomedis di bawah naungan LPPM UNS. Tujuannya untuk memperkuat SDM dan riset di bidang teknologi medis secara berkelanjutan.
UNS juga berharap, pertemuan seperti FGD ini bisa menjadi titik tolak aksi nyata. Menurut Wahyudi, kemandirian bukan hal mudah, tetapi harus dimulai dengan langkah konkret dan konsisten.
“Kami siap menyuplai sumber daya manusia unggul untuk industri ini. Bahkan sudah ada sistem yang memungkinkan dosen melakukan riset langsung di perusahaan. Ini cara konkret memperkuat kolaborasi akademik dan industri,” tambah Prof. Wahyudi.
