SOLO, MettaNEWS — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (4/10/2025).
Pengukuhan dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria.
Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, yang memanggil satu per satu jajaran pengurus untuk maju ke depan.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, kemudian membacakan naskah pengukuhan. Dalam sambutannya, Munir menegaskan bahwa PWI adalah organisasi yang mengemban misi untuk mewujudkan kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ujar Munir.
Ia lalu meminta komitmen para pengurus,
“Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus PWI Pusat?”
“Bersedia!” serempak dijawab seluruh pengurus.
Usai pengukuhan, seluruh pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 menerima ucapan selamat dari Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, dan para tamu kehormatan yang hadir.
Dalam pidatonya, Menkomdigi Meutya Hafid berharap pengukuhan ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran vital pers sebagai cahaya kebenaran dan simbol persatuan bangsa.
Meutya bercerita bahwa dirinya sempat didatangi para senior wartawan untuk mendiskusikan penyatuan PWI setelah dilantik menjadi menteri.
“Waktu itu saya baru dilantik, kedatangan senior-senior pers, karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” kata Meutya.
Dari diskusi tersebut, menurut Meutya, disepakati bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam penyatuan PWI demi menjaga independensi pers.
“Waktu itu kami pilih sebagai orkestrator, kami ditemani Pak Wamen, dan kita sepakati itu karena menjaga independensi pers, dengan sangat hati-hati,” jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa rekonsiliasi PWI yang tercapai hari ini dilakukan secara demokratis, tanpa intervensi pemerintah, dan tetap menjunjung tinggi kebebasan pers.
Sementara itu, Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, mengungkapkan bahwa pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan merupakan hasil arahan dan diskusi dengan Menkomdigi.
“Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu yang melahirkan PWI. Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua,” tegas Munir.
Ia menambahkan, selama hampir dua tahun PWI mengalami stagnasi akibat dualisme yang membuat sebagian besar PWI di provinsi dan kabupaten/kota tidak aktif.
“Hampir dua tahun kita mengalami stagnasi, pemerintah dan stakeholder kebingungan bagaimana cara menyatukan. Hampir semua PWI di provinsi dan kabupaten/kota lumpuh,” jelasnya.
Munir juga mengibaratkan informasi yang disampaikan wartawan sebagai “makanan” bagi publik.
“Dengan informasi sedang membanjiri masyarakat, apakah masyarakat akan disuguhi makanan sehat, racun, ataukah menjadi makanan bergizi,” tuturnya.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, dalam sambutannya berharap bahwa PWI benar-benar bisa kembali bersatu dan membangun rumah besar PWI bersama.
“Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Tapi sekarang yang ada kelompok Pak Munir (Ketum). Tidak ada juga geng KLB, Geng Cashback, atau geng apapun. Yang ada Geng Munir,” katanya penuh semangat.
