SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Kota Solo masih membutuhkan tambahan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, baru terdapat empat SPPG aktif yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari, dan Laweyan.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, menyebut bahwa kebutuhan SPPG di Kota Solo berbanding lurus dengan jumlah penerima manfaat program MBG yang mencapai 140 ribu orang.
“Jadi dibutuhkan sekitar 40 sampai 45 SPPG lagi,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).
Suardi menjelaskan bahwa pihaknya membuka peluang bagi masyarakat dan swasta untuk turut mendirikan SPPG Mandiri. Namun, hingga saat ini banyak calon mitra yang masih terkendala pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, seperti kelengkapan alat makan, rekening yayasan, hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Banyak yang sudah membangun dapur, tapi belum punya peralatan masak atau alat makan. Ini belum bisa dianíggap lengkap. Semua harus sesuai standar higienis dan operasional,” jelasnya.
Ia menegaskan, semua persyaratan harus dipenuhi secara teliti agar tidak terjadi kendala saat verifikasi data dan proses penyaluran.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo tersebut. Pemkot mendorong agar dapur MBG segera berdiri di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau layanan SPPG.
“Intinya kami sangat support. Nanti kami akan dampingi secara penuh sesuai arahan dari BGN,” kata Respati.
Ia juga menyinggung kebutuhan anggaran untuk mendirikan satu dapur SPPG yang diperkirakan mencapai Rp700 juta. Menurutnya, angka tersebut adalah batas minimal yang realistis dan jauh dari klaim beberapa pihak yang menyebutkan hingga Rp1,5 miliar.
Pemkot Solo juga berencana melibatkan UMKM dalam mendukung program ini melalui kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Langkah ini diambil agar UMKM yang kapasitasnya belum memenuhi standar tetap bisa berpartisipasi dalam skema kolektif.
“Saya tugaskan Hipmi untuk menyatukan UMKM yang kapasitasnya belum nyampe. Supaya tetap bisa ikut program ini dan merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Secara nasional, hingga April 2025, jumlah SPPG yang sudah berjalan baru mencapai 1.087 dari target 15.000 secara bertahap.
Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan mitra dapat mempercepat capaian target ini, termasuk di wilayah timur Indonesia yang menjadi prioritas akhir tahun.
