SEMARANG, MettaNEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Saat ini, setidaknya 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di provinsi ini telah bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Rinciannya, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 SPPG bermitra dengan KDKMP. Komoditas yang disuplai meliputi ayam, telur, sayuran, bumbu, dan bahan makanan lainnya yang berasal dari desa-desa di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis, membangun sumber daya manusia, sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” jelas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Gubernur Luthfi menekankan integrasi MBG dengan koperasi desa harus terus diperkuat. Dari total 8.523 desa/kelurahan di provinsi ini, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73 persen telah operasional, dengan total anggota mencapai 200.007 orang. Jawa Tengah juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau 35 persen dari total nasional.
“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegas Luthfi.
Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Tengah menargetkan produksi padi 2026 sebesar 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 12,22 persen dari realisasi 2025. Target ini juga untuk mendukung keberlanjutan MBG sekaligus menjaga perputaran ekonomi desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar SPPG memprioritaskan bahan baku dari pemasok lokal, seperti koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan.
“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu ya lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” kata Zulhas.
Menurutnya, koperasi desa juga berfungsi sebagai agregator sekaligus penyangga harga. Jika harga gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain turun di bawah acuan, koperasi dapat menyerap dan menyalurkannya melalui skema MBG, sehingga manfaat program terasa hingga tingkat desa.
