SEMARANG, MettaNEWS – Wali Kota Solo, Respati Ardi, mendorong penguatan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menindaklanjuti aduan warga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan MBG tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Respati menyampaikan berbagai aduan yang diterima dari warga Kota Solo mengenai menu MBG yang dinilai tidak sesuai harapan penerima manfaat. Menurutnya, kondisi ini memprihatinkan karena tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi yang layak.
“Kami menyampaikan aduan dari warga Surakarta bahwa menu MBG dalam beberapa waktu terakhir ini tidak sesuai yang diharapkan. Saya sangat prihatin dan ingin menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan sehingga bisa menjawab aduan dari masyarakat dan bisa cepat memberikan respon kepada SPPG yang ada,” ungkapnya.
Respati menekankan pentingnya keterlibatan langsung Pemda dalam mengelola program MBG untuk menjaga prinsip zero accident. Ia berharap Pemda memiliki ruang intervensi mulai dari validasi data penerima manfaat, pengawasan terhadap pemasok atau supplier, hingga memastikan penyerapan tenaga kerja di SPPG di Solo.
“Kami mengutamakan program Zero Accident. Karena itu, kami berharap diberikan kewenangan agar bisa lebih responsif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Solo ini mendorong agar BGN terus memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk memastikan aduan dari warga dapat langsung didengarkan dan ditindaklanjuti secara efektif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, menjaga keamanan pangan, serta memastikan program memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
